Kupang, Penatimor.com – Penataan birokrasi pemerintahan daerah wajib menganalisa secara cermat terhadap beban kerja dan sumber daya aparatur sipil negara (ASN) sehingga semua kerja-kerja pengelolaan daerah berjalan maksimal dan efektif.
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Emanuel Kolfidus sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Rabu (21/11/2018).
Menurut Eman, demikian sapaan untuk Emanuel Kolfidus, Fraksi PDI Perjuangan mendorong dan memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk mengakses seluruh sumber daya anggaran demi mempercepat penuntasan pembangunan.
“Fraksi PDI Perjuangan mendorong kita semua untuk memperkuat kesadaran dan komitmen kita menyikapi segala persoalan yang dialami masyarakat Nusa Tenggara Timur,” ungkapnya.
Eman menegaskan, penyelenggaraan pemerintah harus berjalan baik melalui koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten / kota sehingga wewenang pemerintah provinsi berada pada track yang sesuai amanat undang-undang.
“Karena itu, penataan birokrasi pemerintahan daerah wajib menganalisa secara cermat terhadap beban kerja dan sumber daya aparatur negara,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Sikka, Ende, Nagekeo, dan Ngada ini, menyampaikan terkait upaya mewujudkan ketahanan pangan NTT, Fraksi PDI Perjuangan mendorong adanya penambahan dana sebesar Rp1,4 miliar untuk mendukung manajemen pengelolaan dan pengolahan tanaman Kelor di seluruh kabupaten/kota secara bertahap.
“Ini dimaksudkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program pemerintah dalam hal ketersediaan gizi masyarakat melalui budidaya kelor yang juga berkait erat dengan upaya khusus penangangan stunting di seluruh wilayah NTT,” paparnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah untuk fokus memprioritaskan pengadaan benih dan pupuk organik dari penangkar benih lokal yang berasal dari NTT. Sebagaimana program pengadaan benih selama ini telah dianggarkan dalam APBD Provinsi NTT.
“Hal ini dimaksudkan agar pemerintah provinsi NTT memberi dukungan penuh bagi para penangkar benih lokal,” ujarnya.
Dia menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah provinsi segera melakukan review kawasan hutan yang berada dalam satu kawasan dalam pemukiman warga, yang selama ini hanya dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali, mengingat di seluruh kabupaten/ kota terdapat cagar alam dan atau balai konservasi lahan yang membutuhkan perhatian pemerintah provinsi.
“Mengingat adanya warga yang pemukimannya masih berada di dalam kawasan hutan, sehingga selama ini mereka kesulitan mengelola pertanian, perkebunan dan peternakan karena berada di dalam kawasan hutan,” tandasnya. (R2)
