MUARA TEWEH, PENATIMOR – Pada momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati hari ini, 9 Desember 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Utara memilih tidak sekadar berbicara tentang simbol dan seremonial.
Justru pada hari yang menjadi pengingat global tentang bahaya korupsi ini, institusi penegak hukum tersebut menampilkan capaian konkret, yaitu Rp6,6 miliar lebih uang negara berhasil dipulihkan, puluhan layanan hukum dilaksanakan, hingga pengawalan terhadap proyek-proyek strategis daerah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini.
Momentum Hakordia yang biasanya diisi kampanye antikorupsi, kali ini menjadi panggung bagi Kejari Barito Utara untuk menunjukkan kerja nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan negara.
Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, Fredy Feronico Simanjuntak, S.H., M.H., menegaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan jajarannya pada tahun 2025 tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan keuangan negara, perlindungan kepentingan publik, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
“Kami ingin memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada vonis. Harus ada dampak nyata. Harus ada uang negara kembali. Harus ada pencegahan. Harus ada rasa keadilan. Itulah yang kami kerjakan sepanjang tahun 2025,” tegas Kajari Fredy.
PNBP Rp6,6 Miliar: Hasil Nyata Penindakan, Pelayanan Hukum, dan Pengelolaan Barang Bukti
Sepanjang tahun 2025, Kejari Barito Utara berhasil merealisasikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6.661.827.431,00, yang berasal dari berbagai jenis penerimaan hasil penegakan hukum dan pengelolaan aset negara.
Detailnya sebagai berikut:
1. Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp6.000.519.348
2. Pendapatan Denda Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp50.000.000
3. Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas sebesar Rp126.441.900
4. Pendapatan Ongkos Perkara sebesar Rp1.072.000
5. Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan sebesar Rp159.447.800
6. Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan sebesar Rp287.753.000
7. Penerimaan/Pendapatan lain-lain sebesar Rp36.593.383.
Capaian ini menurut Fredy Simanjutak menunjukkan bagaimana peran Kejari Barito Utara tidak hanya menjerat pelaku, tetapi juga memastikan bahwa kerugian negara benar-benar kembali. Pemulihan keuangan negara menjadi indikator penting yang semakin mendapatkan perhatian publik.
“Pemulihan dan penerimaan/pendapatan tersebut dicapai melalui proses penegakan hukum, pengelolaan barang bukti, pelayanan hukum, serta penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan seluruh Seksi di Kejaksaan Negeri Barito Utara,” jelas Fredy Simanjuntak.
Pidsus Fokus Pemberantasan Korupsi dengan 4 Penyelidikan, 2 Penyidikan hingga 3 Penuntutan
Pada Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), tahun 2025 menjadi periode kerja intensif Kejari Barito Utara dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan keuangan negara.
Adapun capaian lengkapnya yaitu 4 penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, 2 penyidikan, dan 3 penuntutan.
Rentetan proses hukum tersebut menegaskan keseriusan Kejari melakukan law enforcement yang tidak hanya reaktif, tetapi juga responsif terhadap isu publik. Setiap perkara ditangani dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan profesionalitas.
“Penanganan Tipikor bukan sekadar angka. Setiap langkah selalu kami fokuskan pada pembuktian yang kuat dan pemulihan kerugian negara secara maksimal,” ujar Kajari Fredy.
Masih menurut Kajari Fredy, Kejari Barito Utara terus berupaya meningkatkan optimalisasi pemulihan keuangan negara, penguatan koordinasi antar-seksi, dan memastikan setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi secara profesional dan akuntabel.
“Kami berkomitmen untuk menghadirkan penegakan hukum yang tegas namun humanis serta memastikan setiap kerugian keuangan negara dapat dipulihkan secara maksimal,” ujar Fredy yang juga mantan Koordinator Bidang Pidsus Kejati NTT itu.
Datun Gencar 51 Pendampingan Hukum dan 11 MoU Bernilai Ratusan Miliar
Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) turut memberi kontribusi signifikan dengan capaian yang luar biasa besar.
Terdapat 51 pendampingan hukum (legal assistance) dengan total nilai proyek sebesar Rp311.914.590.650, dan 11 Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dengan instansi, pemerintah daerah, BUMD dan BUMN.
Peran Datun terlihat semakin strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemerintah daerah, BUMD, dan BUMN, sekaligus mencegah potensi sengketa dan kerugian keuangan negara sejak tahap perencanaan.
Legal assistance yang diberikan Kejari Barito Utara juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas risiko hukum. Nilai proyek yang diawasi dan didampingi memperlihatkan besarnya kepercayaan instansi terhadap Kejaksaan.
Intelijen Kawal 5 Proyek Strategis Daerah Senilai Rp11,9 Miliar
Melalui Seksi Intelijen, Kejari Barito Utara melakukan pengamanan pembangunan strategis (PPS) sebanyak 5 kegiatan PPS dengan total nilai proyek Rp11.985.326.800.
Pengamanan ini merupakan langkah penting untuk memastikan proyek-proyek prioritas daerah berjalan tepat waktu, tepat guna, dan bebas dari risiko Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT).
Pengawalan ini juga membuktikan bahwa Kejaksaan tidak hanya hadir setelah terjadi pelanggaran, tetapi ikut menjaga agar pelanggaran tidak terjadi.
Pidum Hadirkan Keadilan Humanis melalui Restorative Justice
Pada Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum), Kejari Barito Utara menyelesaikan 1 perkara melalui mekanisme Restorative Justice (RJ), sebuah pendekatan hukum yang mengutamakan pemulihan dan keharmonisan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
Penyelesaian perkara dengan RJ menunjukkan komitmen Kejari menghadirkan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga memiliki sentuhan kemanusiaan.
“Adanya perkara yang diselesaikan melalui Restorative Justice menunjukkan komitmen Kejaksaan Negeri Barito Utara dalam penyelesaian perkara yang humanis dan berkeadilan,” jelas Fredy.
Kinerja Terpadu Semua Seksi: Wujudkan Penegakan Hukum yang Bermanfaat
Kajari Fredy Simanjuntak menjelaskan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan buah dari koordinasi kuat seluruh seksi di Kejaksaan Negeri Barito Utara. Kolaborasi lintas bidang ini menghasilkan penegakan hukum yang
memberikan perlindungan pada kepentingan negara dan masyarakat, sekaligus memastikan kehadiran negara dalam pembangunan.
Selain itu juga untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, mendorong transparansi, serta memulihkan keuangan negara secara signifikan.
Kajari Fredy menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan kualitas kerja di tahun-tahun mendatang.
“Kami bekerja untuk memberi manfaat. Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran Kejaksaan sebagai pelindung kepentingan publik, sebagai penjaga uang negara, dan sebagai mitra pemerintah dalam membangun tata kelola yang bersih dan berintegritas,” jelas Fredy.
“Melalui berbagai capaian tersebut, Kejaksaan Negeri Barito Utara terus memperkuat kedudukannya sebagai lembaga yang menghadirkan penegakan hukum yang bermanfaat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas,” pungkas mantan anggota Satgas PKH itu. (bet)
