Kupang, penatimor.com – Kapolda NTT, Irjen Pol Drs Raja Erizman mengaku mendapat banyak permintaan dari berbagai kalangan masyarakat yang meminta kelulusan peserta penerimaan Polri TA 2019.
Permintaan ini diakui Kapolda, diterima melalui SMS, WA maupun telepon.
“Jadi nomor HP saya kan bebas diakses masyarakat dan saya terbuka dengan siapa saja. Ternyata banyak yang telepon, SMS dan WA ke nomor saya meminta anaknya, ponaan dan kerabatnya diluluskan menjadi anggota Polri,” terang Kapolda NTT saat ditemui di Mapolda NTT, Selasa (28/5).
Kapolda pun sudah menegaskan kalau ia tidak memiliki kewenangan meluluskan peserta penerimaan Polri.
“Saya tegaskan kalau walaupun saya adalah Kapolda NTT namun saya tidak bisa meluluskan mereka. Tidak ada istilah titip-titip lagi,” tegas orang nomor satu di jajaran Polda NTT ini.
Diakui jenderal bintang dua ini, kalau permintaan kelulusan tersebut datang dari berbagai kalangan baik yang dikenal maupun tidak dikenal.
“Bagaimana saya bisa luluskan peserta kalau proses seleksinya sudah sangat transparan dan hasil nya langsung diketahui peserta maupun pengawas baik internal maupun eksternal,” tambah mantan Kadiv Hukum Polri ini.
Dijelaskan kalau kelulusan peserta ada dalam diri sendiri.
“Kalau dia (peserta) sehat dan mampu maka pasti lulus. Percaya pada kemampuan diri sendiri dan bukan zamannya untuk titip nama ke pejabat. Kapolda maupun panitia tidak bisa meluluskan, apalagi orang luar,” tegas Kapolda NTT.
Kapolda bahkan mengakui kalau ada orangtua dan kerabat peserta yang masih ‘memaksakan’ kelulusan anak nya padahal sudah tidak memenuhi syarat kesehatan II.
Untuk membantu peserta, Kapolda NTT sudah membuat kebijakan khusus untuk menggunakan anggaran lain dalam pemeriksaan kesehatan II peserta.
Kewenangan tersebut ditunjukkan Kapolda NTT dengan meminta Kabid Dokkes Polda NTT untuk mengakomodir calon bintara dan Tamtama agar lebih banyak yang mengikuti Rikkes II.
“Anggaran pemeriksaan kesehatan terbatas, tapi kita dorong agar lebih banyak peserta yang diikutkan dalam pemeriksaan kesehatan II dan anggarannya kita talangi sendiri,” ujar Kapolda NTT.
Kapolda juga menegaskan kalau sebagian masyarakat masih pula menduga dan beranggapan kalau ketidak lulusan peserta karena bayaran kurang, padhaal sistem penerimaan sudah dilakukan secara transparan dan sangat terbuka.
Orang nomor satu di Mapolda NTT itu juga merasa heran dengan pemikiran masyarakat yang menganggap kelulusan seseorang karena adanya imbalan uang.
Ia pun bertekad agar kedepan sosialisasi mengenai proses penerimaan yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis harus terus ditingkatkan sehingga peserta bisa mempersiapkan diri secara matang dan kelulusan menjadi anggota Polri karena kemampuan diri dan bukan karena titipan.
Harapannya, masyarakat tidak memiliki persepsi negatif jika ada peserta yang tidak lulus tahapan seleksi karena panitia sudah berlaku transparan dan hasil nya diumumkan secara terbuka. (R3)
