KUPANG, PENATIMOR – Setelah melalui proses hukum yang panjang dan menyita perhatian publik, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang akhirnya menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa Ade Kuswandi alias Ade dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat.
Putusan tersebut disambut haru oleh pelapor, Fauzi Said Djawas, yang menilai vonis itu sebagai bukti bahwa keadilan masih dapat ditegakkan melalui jalur hukum.
Majelis hakim menyatakan Ade Kuswandi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan atau 30 bulan penjara dan diperintahkan untuk langsung ditahan.
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sisera Ayfeto, didampingi dua hakim anggota, Olyviarin Taopan dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana pemalsuan surat telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ade Kuswandi alias Ade dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan serta memerintahkan terdakwa untuk ditahan,” demikian amar putusan majelis hakim.
Selain pidana penjara, terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Majelis hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan sikap hukum atas putusan tersebut dalam waktu tujuh hari, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding.
Vonis yang dijatuhkan majelis hakim diketahui lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, JPU meminta agar Ade Kuswandi dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat.
Meski demikian, putusan tersebut tetap menegaskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Usai sidang, pelapor Fauzi Said Djawas mengaku bersyukur atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim. Baginya, vonis tersebut menjadi jawaban atas perjuangan panjang mencari keadilan melalui proses hukum.
Dengan penuh rasa syukur, Fauzi menyebut putusan itu menjadi bukti nyata bahwa hukum masih berpihak kepada kebenaran. “Keadilan akhirnya menang,” tegas Fauzi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum yang telah bekerja secara profesional dalam menangani perkara tersebut, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua institusi aparat penegak hukum, mulai dari Polresta Kupang, Kejaksaan Negeri Kupang hingga Pengadilan Negeri Kupang, karena telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Fauzi, putusan tersebut tidak hanya memberikan keadilan bagi dirinya sebagai pelapor, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa setiap tindakan pemalsuan dokumen memiliki konsekuensi hukum yang serius.
Ia berharap putusan tersebut menjadi preseden positif bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
“Semoga putusan ini menjadi pelajaran bagi siapa pun agar tidak melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan rasa aman sekaligus menjadi perlindungan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan,” katanya.
Dengan dibacakannya putusan tersebut, perkara pemalsuan surat yang selama ini menjadi perhatian publik memasuki babak baru. Kini, proses hukum tinggal menunggu sikap dari terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam memanfaatkan hak mereka untuk mengajukan banding atau menerima putusan pengadilan.
Apa pun langkah hukum yang akan ditempuh para pihak, putusan ini menjadi penegasan bahwa praktik pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana yang tidak dapat ditoleransi dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. (ric)
