KUPANG, PENATIMOR – Dua jaksa aktif kembali dipercaya untuk memperkuat jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT).
Keduanya adalah Patrik Getruda Neonbeni, S.H., M.H., dan Fredrix Bere, S.H., M.H., yang resmi dilantik oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam upacara pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrasi lingkup Pemprov NTT, Rabu (8/10/2025) di GOR Flobamora, Kupang.
Pelantikan dua jaksa putra terbaik NTT ini menandai semakin kuatnya sinergi antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah, terutama dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Patrik Neonbeni kini menjabat sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi NTT. Sebelumnya, ia bertugas di Satuan Tugas (Satgas) Anti Korupsi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung RI.
Pria asal Timor Tengah Utara ini juga pernah mengabdi di NTT sebagai Kasi Pidsus Kejari Timor Tengah Selatan dan Kasi Pidsus Kejari Belu, dikenal dengan dedikasinya dalam penegakan hukum yang berintegritas.
Sementara itu, Fredrix Bere dipercaya mengemban jabatan Kepala Bidang Penyelesaian Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT.
Fredrix sebelumnya menjabat Jaksa Pemeriksa pada Bidang Pengawasan Kejati Maluku, dan pernah berkiprah di NTT sebagai Kasi Pidsus Kejari Kota Kupang serta Kasi Intelijen Kejari Sumba Timur.
Dengan bergabungnya Patrik dan Fredrix, kini terdapat tiga jaksa aktif yang dikaryakan di lingkungan Pemprov NTT.
Sebelumnya, posisi strategis juga diisi oleh Oder Maks Sombu, S.H., M.A., M.H., yang hingga kini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Provinsi NTT.
Oder Sombu, jaksa senior berpangkat bintang satu, memiliki rekam jejak panjang di Kejaksaan — pernah menjadi Kajari Sumba Timur, Asisten Datun Kejati NTB, Kajari Kota Kupang, bahkan sempat dipercaya menjadi Penjabat Bupati Rote Ndao.
Penempatan jaksa aktif di jabatan strategis Pemprov NTT dinilai sebagai bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Kehadiran sosok seperti Patrik Neonbeni dan Fredrix Bere yang berpengalaman di bidang hukum dan pemberantasan korupsi diharapkan memperkuat aspek hukum, pengawasan, dan tata kelola pemerintahan.
Dengan bergabungnya para jaksa ini, publik menaruh harapan besar agar Pemprov NTT semakin solid dalam menjalankan prinsip good governance dan clean government, menuju NTT yang maju, berintegritas, dan berdampak nyata bagi rakyat.
Gubernur Melki Laka Lena: Jabatan adalah Amanah, Bukan Hadiah
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa jabatan yang diemban setiap pejabat adalah amanah dan ruang pengabdian, bukan hadiah.
Ia menekankan pentingnya integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Jabatan adalah amanah, bukan hadiah. Jabatan adalah ruang pengabdian untuk bekerja lebih keras, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam melayani masyarakat,” tegas Melki.
Menurutnya, pelantikan para pejabat administrasi ini merupakan bagian dari regenerasi kepemimpinan level menengah yang diharapkan mampu melanjutkan semangat reformasi birokrasi di NTT.
Ia menyebut langkah ini sebagai strategi membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berkinerja tinggi.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk menghadirkan birokrasi yang melayani dengan hati, bekerja dengan cerdas, dan bertanggung jawab kepada rakyat,” ujar Melki.
617 Pejabat Dilantik: Momentum Reformasi Birokrasi di NTT
Sebanyak 617 pejabat administrasi resmi dilantik pada kesempatan tersebut. Gubernur Melki menegaskan bahwa seluruh pejabat baru harus siap menjadi garda terdepan pelaksana kebijakan publik yang mampu menjembatani visi strategis pemerintah daerah dengan realitas di lapangan.
“Kinerja saudara akan diukur dari berhasil tidaknya saudara menjalankan program-program prioritas pembangunan NTT,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar para pejabat tidak terjebak dalam rutinitas administratif, tetapi bekerja dengan orientasi hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Melki, pelayanan publik harus mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh rakyat dan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam membangun NTT.
“Bekerjalah bukan hanya untuk memenuhi target administratif. Harus ada outcome yang jelas dan berdampak. Keberhasilan jabatan diukur dari seberapa besar manfaat yang kita berikan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Gubernur Melki menegaskan komitmennya bersama Wakil Gubernur Johanis Asadoma untuk membangun birokrasi berbasis sistem merit, bukan karena kedekatan atau kepentingan pribadi.
Ia bahkan menyebut akan melakukan evaluasi berkala agar hanya figur-figur terbaik yang mengisi posisi strategis di pemerintahan.
“Kami tidak segan-segan melakukan evaluasi untuk memastikan hanya figur terbaik yang mengisi jabatan penting di Pemprov NTT,” tegasnya.
Melki juga mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak dijadikan alasan untuk menurunkan kinerja. Ia mendorong para pejabat untuk mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Mental ‘yang penting saya sudah bekerja’ harus dibuang. Kita dituntut untuk bekerja dengan arah, ukuran, dan dampak yang jelas bagi masyarakat,” pungkasnya.
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, Plh. Sekda, para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, serta pimpinan perangkat daerah. (bet)
