Hanya Istri Jonas Salean yang Penuhi Panggilan, Jaksa Bakal Lakukan Upaya Paksa

Hanya Istri Jonas Salean yang Penuhi Panggilan, Jaksa Bakal Lakukan Upaya Paksa

KUPANG, PENATIMOR – Pagi ini, Jumat (31/5/2024), penyidik Pidsus Kejati NTT untuk ketiga kalinya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Jonas Salean.

Jonas akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset Pemda Kabupaten Kupang berupa tanah kepada pihak lain yang tidak berhak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 5.956.786.664,40.

Sesuai surat panggilan ketiga yang dilayangkan penyidik, pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Kupang itu akan dilakukan pada pukul 09.00 Wita.

Dua surat panggilan sebelumnya tidak dipenuhi Jonas Salean yang sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi NTT.

Ia beralasan baru tiba di Kupang usai menjalani tugas sebagai anggota DPRD Provinsi NTT di Jakarta. Untuk itu, ia meminta pemeriksaan terhadap dirinya ditunda hingga pekan depan.

Hal ini disampaikan Jonas dalam suratnya ke Kajati NTT yang diserahkan melalui PTSP Kejati NTT.

Merespon surat Jonas tersebut, penyidik lantas melayangkan surat panggilan kedua, namun belum juga dipenuhi oleh politikus Partai Golkar tersebut.

Lantas, pada hari ini, selain Jonas, penyidik juga memanggil istrinya, Albertina Resdyana Ndapamerang, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama. Pasutri ini sebelumnya sudah pernah diperiksa sebagai saksi.

Namun hingga pukul 09.25 Wita, sesuai pantau awak media ini, Jonas yang juga Bakal Calon Wali Kota Kupang periode 2004-2029 itu, belum juga menampakkan batang hidungnya di kantor Kejati NTT.

Sementara, Resdyana Ndapamerang tampak sudah berada di kantor Kejati NTT pada pukul 09.00 Wita, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Sementara, kuasa hukum Jonas Salean, Dr Yanto Ekon, SH.,MH., dan Rian Kapitan, SH.,MH., yang dikonfirmasi awak media ini, justeru mengaku belum mengetahui tentang surat panggilan ketiga penyidik ke kliennya.

“Kami belum dapat info dari pak Jonas tentang adanya panggilan ketiga,” sebut Rian Kapitan.

Hal senada juga disampaikan Yanto Ekon. “Kami belum tahu ada surat panggilan ketiga. Nanti kami konfirmasi dulu,” singkat Yanto Ekon yang juga menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang.

Jonas Salean sendiri dalam keterangan sebelumnya kepada awak media, selalu tegas menyatakan bahwa selaku warga negara yang taat hukum, diri selalu siap memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan.

Ketegasan Jonas ini memberikan isyarat bahwa ia akan selalu kooperatif dalam proses hukum kasus ini.

Hanya saja, ketegasan dan komitmennya itu tampaknya tidak ia tunjukkan dalam merespon panggilan penyidik saat ini.

Informasi yang dihimpun awak media ini di lingkungan kantor Kejati NTT, menyebutkan, tim penyidik sudah mengonfirmasi kepada pimpinan dan Sekwan DPRD NTT terkait perjalanan Jonas ke Jakarta.

Saat waktu pemeriksaan sesuai surat panggilan pertama dari penyidik, Jonas Salean sebenarnya sudah berada di Kupang, namun dia meminta pemeriksaan dirinya ditunda hingga seminggu ke depan.

Terhadap panggilan kedua penyidik, Jonas juga meminta penundaan pemeriksaan karena di waktu yang sama ia akan kembali melaksanakan tugas DPRD Provinsi NTT di Jakarta.

Penyidik akhirnya kembali melayangkan surat panggilan ketiga, dengar harapan Jonas bisa memenuhi panggilan tersebut.

Jika terhadap panggilan ketiga ini Jonas belum juga memenuhi panggilan penyidik, maka bukan tidak mungkin penyidik akan melakukan upaya paksa.

Hal ini juga ditegaskan oleh Kasi Penyidikan Bidang Pidsus Kejati NTT, Salesius Guntur, SH., bahwa jika saksi yang dipanggil secara patut sebanyak tiga kali tidak memenuhi panggilan, maka pihaknya akan melakukan upaya paksa.

“Kalau yang bersangkutan tiga kali tidak memenuhi panggilan dalam tahap penyidikan ini, maka kami akan lakukan upaya paksa. Kami bisa menilai yang bersangkutan tidak kooperatif bahkan menghalang-halangi proses penyidikan, karena saat panggilan pertama pak Jonas berada di Kupang, tapi dia meminta penundaan pemeriksaan. Kemudian terhadap panggilan kedua kami, seharusnya dia menunjukan itikad baik dan memenuhi panggilan, kan tugas ke Jakarta itu bisa digantikan oleh anggota DPRD yang lain. Kami sudah konfirmasi ke pimpinan dan Sekwan DPRD NTT,” tegas Salesius.

“Kami akan terus mengembangkan penyidikan kasus ini, dan masih ada potensi untuk penambahan tersangka baru,” lanjut dia.

Untuk diketahui, dalam kasus ini, penyidik Pidsus Kejati NTT telah menetapkan tiga tersangka, yaitu Petrus Krisin, Hartono Fransiscus Xaverius, dan Erwin Piga.

Dua tersangka, Petrus Krisin dan Hartono Fransiscus Xaverius, telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang untuk menjalani sidang. Sidang perdana kasus ini juga akan digelar pada hari ini dengan agenda pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Mengikuti Petrus Krisin dan Hartono Fransiscus Xaverius, tersangka Erwin Piga juga sudah ditahan penyidik di Rutan Kelas 2B Kupang pada Rabu (29/5/2024) sore.

Fakta baru yang terungkap dalam penyidikan, menyebutkan adanya prosedur yang tidak sesuai dalam penerbitan sertifikat hak milik (SHM) tanah oleh Jonas Salean.

Penyidik juga mengungkap proses penerbitan SHM Jonas Salean dilakukan tanpa permohonan hak yang sah dan melibatkan pemalsuan data.

Proses penerbitan SHM oleh Jonas Salean dinilai penyidik tidak sesuai prosedur, dimana data fisik berupa gambar ukur, peta bidang, dan surat ukur diselesaikan petugas ukur hanya dalam waktu sehari. Selain itu, terdapat modifikasi dan pemalsuan data yang melibatkan Lurah Fatululi dan petugas ukur lainnya.

Penyidik juga menyebutkan, proses penerbitan SHM oleh Jonas Salean terdapat banyak kejanggalan, seperti gambar ukur dan peta bidang yang dipalsukan.

Dalam pemeriksaan terhadap petugas ukur, ditemukan bahwa yang menunjuk batas-batas tanah adalah Albertina Resdyana Ndapamerang, namun saat dikonfirmasi oleh penyidik, istri dari Jonas Salean itu mengingkarinya.

Jonas Salean juga dituding memerintahkan stafnya untuk membuat SK dan rekomendasi tanah kapling tanpa ada permohonan resmi, serta tidak membayarkan uang pengelolaan tanah kapling tersebut.

Selain itu, penyidik juga mengungkap bahwa tanah kapling yang seharusnya dibagikan hanya di wilayah Sikumana dan Fatukoa, justru diberikan kepada Jonas Salean dan pihak lain di luar wilayah tersebut.

Penyidik Pidsus Kejati NTT juga terus mengembangkan penyidikan untuk mencari pihak lain yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini. (bet)