Jadi TSK Kasus Migas di Sabu, Antoni Susanto Praperadilankan Polda NTT

Jadi TSK Kasus Migas di Sabu, Antoni Susanto Praperadilankan Polda NTT

KUPANG, PENATIMOR – Antoni Susanto resmi mempraperadilankan Polda NTT terkait penetapan tersangka (TSK) dirinya dalam kasus dugaan penyalagunaan minyak dan gas (Migas) di Kabupaten Sabu Raijua.

Melalui kuasa hukumnya Philipus Fernandez, SH., permohonan Praperadilan diajukan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang dengan Nomor 2/Pid Pra/2023/PN Kupang.

Praperadilan ini terkait dengan penetapan tersangka, laporan polisi, surat dimulai penyidikan (SDP), serta Sprindik yang dinilai bertentangan dengan hukum acara, KUHAP, Peraturan Kapolri (Perkap) tahun 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Laporan polisi di Polres Sabu Raijua dimulai tanggal 12 Juni 2022. Kemudian pada 13 Juni 2022 dikeluarkan Sprindik, dan pada 14 Juni 2022 ada Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPPD) ke Kejati,” beber Philipus Fernandez kepada awak media usai sidang perdana, Jumat (9/6/2023) siang.

Lanjut Philipus, dari 13 Juni 2022 sampai dengan 20 Agustus 2022, berkas perkara tidak pernah dikirim ke Kejati NTT, sehingga Kejati kemudian bersurat ke penyidik Kepolisian untuk meminta hasil perkembangan penyidikan perkara.

“Kejati NTT memberikan waktu sampai 29 September 2022, dan teryata hingga batas waktu tersebut, berkas perkara tidak pernah dikirimkan,” urai advolat senior di Kupang yang akrab disapa FF itu.

Karena sudah dikirim SPDP ke Kejati NTT, maka menurut Philipus, seharusnya ada pengawasan dan kontrol dari Jaksa terkait perkembangan penyidikan perkara dimaksud.

“Karena sudah lewat jangka waktu 30 hari, bahkan sampai 107 hari, maka Kejati NTT mengembalikan berkas perkara dan SPDP pada tanggal 29 September 2022,” imbuhnya.

Dan untuk konsekuensi hukum menurut Philipus, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130 tahun 2015, begitu dikembalikan berkas perkara maka penyidikan itu harus terhenti.

Tetapi setelah tanggal 1 Oktober 2022 terjadi gelar kasus tersebut di Polda NTT. Kemudian, pada 20 Oktober 2022, ada lagi SPDP ke Kejati NTT merujuk dengan nomor SPDP yang lama pada bulan Juni 2022.

Selanjutnya, pada 31 Oktober 2022 terjadi penetapan tersangka dengan merujuk Sprindik yang lama yang telah dikembalikan oleh Kejati NTT.

“Kami melihat bahwa dalam proses ini sangat bertentangan dengan prinsip rule of law. Arti, keseimbangan hukum dengan menjaga hak-hak tersangka. Maka terjadilah tumpang tindih dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditrekrimsus Polda NTT,” tandas mantan Ketua Peradi Kupang itu. (wil)