Korupsi PDAM Kupang, Heliana Suparwati Divonis 1 Tahun Penjara, PH Ucap Syukur

  • Bagikan
Korupsi PDAM Kupang, Heliana Suparwati Divonis 1 Tahun Penjara, PH Ucap Syukur

KUPANG, PENATIMOR – Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Kupang menjatuhkan hukuman yang ringan kepada terdakwa Heliana Suparwati dengan pidana 1 tahun penjara.

Heliana Suparwati selaku terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal dari Pemkab Kupang kepada PDAM Kabupaten Kupang pada tahun anggaran 2015-2016 senilai Rp6,5 miliar

Majelis Hakim dalam amar putusannya, menyatakan terdakwa Eliana Supriayati tidak terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagai mana dalam dakwaan primer.

“Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut,” kata Majelis Hakim Wari Juniarti saat membacakan putusan pada persidangan yang berlangsung pada Senin (6/2/2023) siang.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider,” lanjut dia.

Dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Selain itu, menetapkan uang pengganti sebesar Rp60 juta sebagai pengembalian kerugian negara, dan menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan.

“Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan membayar biaya perkara sebesar Rp5000,” sebut Majelis Hakim.

Sidang pembacaan putusan digelar secara online di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Kupang, Senin (6/2/2023) siang.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wari Juaniarti didampingi dua Hakim Anggota.

Turut hadir secara offline, Tim JPU Frengky Radja, SH., Bangkit Simamora, SH., dan Penasehat Hukum terdakwa.

Sementara Bandri Rio Jacob, SH., selaku Penasehat Hukum terdakwa, mengaku sangat bersyukur kerena Majelis Hakim telah pertimbangan sebagaimana dalam dakwaan subsider Pasal 3 dengan pidana selama 1 tahun.

“Kami juga masih menunggu, karena diberikan kesempatan oleh Undang-Undang terkait upaya hukum,” kata Rio.

Ditambahkan, untuk masalah kerugian negara, sejak awal penyelidikan kliennya telah mengembalikan uang pinjam bendera sebesar Rp64 juta. (wil)

  • Bagikan