Hubungkan Analisis Yuridis dengan Fakta Sidang dalam Pledoi, PH Minta Heliana Suparwati Dibebaskan

  • Bagikan
Hubungkan Analisis Yuridis dengan Fakta Sidang dalam Pledoi, PH Minta Heliana Suparwati Dibebaskan

KUPANG, PENATIMOR – Heliana Suparwati selaku Direktur PT. Annisa Prima Lestari (APL) melalui penasehat hukum (PH) nya Bandri Rio Jacob, SH., memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan dalam persidangan pada Jumat (3/2/2023), Bandri Rio Jacob menguraikan analisis yuridis, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

“Kami meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membebaskan terdakwa dari segala tuntutan,” kata Rio Jacob dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang.

Rio Jacob juga meminta kepada Majelis Hakim agar dalam putusannya, setidaknya melepaskan terdakwa, oleh karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap kliennya, telah menyatakan secara jelas bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, melainkan Pasal 3 sebagaimana tuntutan subsidair Jaksa Penuntut Umum.

“Karena klien kami hanya selaku pemilik perusahaan yang meminjamkan perusahan tersebut kepada orang lain,” jelas Rio Jacob dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Wuri Juniarti.

Setelah pembacaan nota pembelaan dari Penasehat Hukum, Majelis Hakim langsung menunda persidangan hingga Senin (6/2/2023) dengan agenda pembacaan putusan.

Sebelumnya, Heliana Suparwati sebagai terdakwa perkara tindak pidana korupsi dana penyertaan modal dari Pemkab Kupang ke PDAM Kabupaten Kupang senilai Rp6,5 miliar pada tahun anggaran 2015-2016 dituntut hukuman pidana penjara selama 1 tahun, 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Heliana juga dituntut dengan pidana denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Heliana dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum. (wil)

  • Bagikan