Bank NTT Pernah Untung Rp 1 Triliun dari Transaksi MTN, Rp 50 Miliar dengan PT SNP jadi Risiko Bisnis

Bank NTT Pernah Untung Rp 1 Triliun dari Transaksi MTN, Rp 50 Miliar dengan PT SNP jadi Risiko Bisnis

KUPANG, PENATIMOR – PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2011 telah melakukan transaksi surat berharga khususnya Medium Terms Notes (MTN) sesuai dengan ketentuan dan telah memperoleh laba.

Sebelum PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) dan Bank NTT melakukan transaksi MTN pun telah menghasilkan keuntungan sebesar Rp 1 triliun.

Untuk diketahui MTN adalah Surat Hutang Jangka Menengah yang dapat diperdagangkan dan perhitungannya dapat dilakukan dengan perhitungan diskonto atau dengan kupon bunga secara periodik.

MTN antara Bank NTT dengan PT SNP Finance pun disebut sudah sesuai baik prosedur, metode dan caranya.

Bank NTT disebut telah mendapatkan keuntungan sebelum pada tahun 2018 terjadi risiko bisnis dengan PT. SNP Finance sebesar Rp 50 miliar.

“Dengan keuntungan kurang lebih Rp 1 triliun,” sebut Apolos Djara Bonga, SH., selaku Kuasa Hukum Bank NTT saat konferensi pers di Kafe Petir, Kupang , Selasa (14/6/2022) malam.

Menurut Apolos, sebelum transaksi, telah dilakukan uji tuntas atau due diligence terhadap PT. SNP Finance.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

“PT. SNP Finance adalah perusahaan legal saat transaksi,” tandas Apolos.

Pembelian MTN menurut dia, dilakukan dengan mengirim dana via Real-Time Gross Settlement atau RTGS pada 22 Maret 2018.

Kemudian awal Mei 2018 PT. SNP Finance mengajukan Permohonan Pengajuan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perusahaan ini akhirnya pailit di tengah jalan.

“Pada tanggal 27 Oktober 2018 PT. SNP Finance dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. OJK pun juga membekukan semua kegiatan PT. SNP Finance,” beber Apolos.

Kemudian, lanjut dia, pada 25 November 2019, pihak Bank NTT termasuk kuasa hukum dan kreditur diundang tim kurator yang menangani Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk mengajukan tagihan pada tanggal 13 November sampai 23 November 2019.

Tagihan yang diajukan Bank NTT telah diterima dan dicatat oleh tim kurator, selanjutnya tim kurator memberikan daftar list dokumen yang berfungsi sebagai tanda terima.
Begitu pula dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank NTT disebut ini sebagai risiko bisnis.

Risiko bisnis ini menurut Apolos, memang berpeluang terjadi meskipun diakuinya melalui berbagai landasan hukum dan mitigasi risiko. Dan ini tercatat di bundel pailit yang ada pada tim kurator.

“Tim kurator ini nantinya yang akan mengurusi proses pengembalian uang dengan bunga Rp 3 miliar sehingga totalnya Rp 53.120.833.333,” jelas Apolos.

“Untuk risiko bisnis seperti MTN ini semua dialami bank-bank besar juga. Namun proses penyelesaian masih terkendala proses penyidikan Bareskrim Mabes Polri atas harta PT. SNP Finance dalam sitaan berupa uang senilai Rp 52 miliar pada rekening Bank Mandiri,” pungkas Apolos. (wil)