Putusan Kasasi Bebaskan WN Italia Nizzardo Fabio dari Kasus Korupsi Tanah Pemkab Mabar

Putusan Kasasi Bebaskan WN Italia Nizzardo Fabio dari Kasus Korupsi Tanah Pemkab Mabar

KUPANG, PENATIMOR – Jaksa eksekutor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dan Kejari  Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) melaksanakan eksekusi putusan kasasi yang memvonis bebas terdakwa Nizzardo Fabio, Jumat (18/2/2022).

Nizzardo Fabio merupakan warga negara Italia yang terseret dalam kasus tindak pidana korupsi penyalagunaan aset tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.

Sebelumnya, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kupang juga membebaskan Nizzardo Fabio
dari segala dakwaan dan tuntutan JPU, yang mana dalam putusan tersebut ada disenting opinion dari hakim anggota 1 Ngguli Liwar Mbani Awang.

Berdasarkan putusan kasasi, tim jaksa eksekutor yang terdiri atas Emi Jehamat, Herry C. Franklin dan Hendrik Tiip, telah melaksanakan eksekusi pidana bebas atas Nizzardo Fabio.

Mahkamah Agung dalam amar putusan Nomor 4372K/Pid.Sus/2021 tanggal 7 Desember 2021, menolak permohohan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.

Pelaksanaan eksekusi disaksikan langsung penasihat hukum terdakwa, Fredom Radja dan Marsel W. Radja.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) S. Hendrik Tiip ketika dikonfirmasi media ini, Jumat (18/2/2022), membenarkan.

Menurut dia, sebelumnya JPU menuntut terdakwa untuk mengembalikan uang yang didapatkannya sejumlah lebih kurang Rp 7 miliar.

Karena terdakwa dinilai mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebagian aset tanah Pemda Mabar kepada pemilik Hotel Ayana.

“Akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang dan Mahkamah Agung membebaskan terdakwa dari semua  dakwaan dan tuntutan JPU,” jelas Hendrik.

Terpisah penasihat hukum terdakwa, Marsel W. Radja, saat dikonfirmasi, mengatakan, pihaknya telah ikut bersama-sama dalam pelaksanaan eksekusi putusan yang dilakukan oleh jaksa eksekutor.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan di kantor Kejari Kabupaten Manggarai Barat.

Setelah menjalankan putusan, adapun dilakukan pengembalian barang bukti yang sesuai dengan amar putusan yang terdiri dari sertifikat tanah, mobil beserta bangunan.

“Selain itu, kami bersama dengan tim jaksa eksekutor ke bangunan milik klien kami yang dipasang papan plang penyitaan untuk dicabut,” ujar Marsel.

“Pelaksanaan eksekusi ini merupakan kewenangan jaksa. Apakah jaksa melaksanakan berdasarkan salinan putusan atau berdasarkan petikan putusan resmi, karena sepenuhnya merupakan otoritas dari jaksa,” lanjut dia.

Sebagai penasehat hukum, Marsel mengaku pihaknya hanya mendampingi terdakwa dalam pelaksanaan putusan bebas dan pengembalian barang bukti.

“Untuk semua barang bukti yang disita kami terima dalam kondisi baik seperti yang dahulu disita, dan tidak ada permasalahan lanjutan,” demikian Marsel Radja. (wil)