SP3 Kasus BPR Christa Jaya vs Notaris Albert, Polda NTT Dinilai Abaikan Petunjuk Mabes Polri

SP3 Kasus BPR Christa Jaya vs Notaris Albert, Polda NTT Dinilai Abaikan Petunjuk Mabes Polri

KUPANG, PENATIMOR – Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT menghentikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sembilan sertifikat hak milik (SHM).

Polda NTT telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara dimaksud.

Kasus ini dilaporkan oleh Bank Christa Jaya Kupang dengan terlapornya Notaris Albert Riwu Kore.

Kuasa hukum BPR Chirsta Jaya, Bildad Thonak, mengatakan, pihaknya sangat keberatan atas SP3 yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda NTT.

“Terkait kasus yang kami laporkan atas nama terlapor Notaris/PPAT Albert Wilson Riwu Kore, dimana SP3 tersebut menyatakan bahwa tidak cukup bukti. Namun dalam gelar perkara tanggal 4 Oktober 2021 telah menetapkan terlapor Albert sebagai tersangka,” kata Bildad kepada media ini, Selasa (18/1/2022).

“Tetapi setelah penetapan tersangka, pihak Ditreskrimum masih meminta petunjuk dan arahan dari Mabes Polri terkait penetapan tersangka tersebut,” lanjut dia.

Bildad melanjutkan, dalam arahan dari Mabes Polri dalam SP2HP tertanggal 29 November 2021 yang diterimanya, telah menyatakan bahwa laporan BPR Christa Jaya sebagaimana Pasal 374 KUHP jo Pasal 372 KUHP dengan Terlapor Notaris/ PPAT Albert Wilson Riwu Kore telah terpenuhi unsur tindak pidananya.

“Laporan kami sudah terpenuhi empat alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yakni Surat, Saksi-saksi Ahli, dan Petunjuk,” tegas Bildad.

Adapun surat yang dikeluarkan oleh Irwasda Polda NTT telah menyatakan bahwa telah dilakukan gelar penetapan tersangka pada tanggal 4 Oktober 2021.

Sehingga menurut Bildad, pihaknya merasa bahwa ada hal yang aneh dalam perkara ini.

Sementara, Samuel David Adoe, SH., mengatakan, pihaknya akan memohon kepada Kapolri, Kabareskrim dan Kadiv Propam agar dapat memperhatikan perkara ini karena terkesan Ditreskrimum Polda NTT tidak mengikuti petunjuk dan arahan yang dikeluarkan oleh Kabareskrim Polri.

Sebagai kuasa hukum pelapor, advokat muda yang akrab disapa Adi Adoe itu mengaku, pihaknya segera menempuh jalur-jalur hukum yaitu, menyurati Kabid Propam Polda NTT, Irwasum, Kabareskrim Polri dan Kapolri.

“Tidak hanya itu kami juga akan bersurat kepada Komisi III DPR RI agar dapat meninjau kembali SP3 yang dikeluarkan oleh Ditreskrimun Polda NTT,” tandas Samuel Adoe.

Diberitakan sebelumnya, salah satu pemilik Kantor Notaris dan PPAT di Kota Kupang harus berurusan dengan pihak kepolisian.

Notaris ini dilaporkan di Polda NTT dengan sangkaan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan 9 sertifikat tanah, dengan total kerugian mencapai Rp 3 miliar.

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan ini dilaporkan oleh Komisaris Utama BPR Christa Jaya, Christofel Liyanto.

Kasus ini dengan terlapor bernama Albert Riwu Kore selaku Notaris dan PPAT di Kupang.

Lokus dilekti kasus dugaan penipuan 9 sertifikat tanah dan rumah ini berada di wilayah Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

Kasus ini sudah dilaporkan sejak tahun 2019 di Mapolda NTT, dan setelah proses mediasi bersama terlapor Albert Riwu Kore tidak direalisasikan. (wil)