Presiden Setujui Usulan 52 Ribu Rumah untuk Warga Eks Timor-Timur

Presiden Setujui Usulan 52 Ribu Rumah untuk Warga Eks Timor-Timur

KUPANG, PENATIMOR – Forum Komunikasi Pejuang Timor-Timur (FKPTT) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

FKPTT pun menyampaikan usulan terkait bantuan rumah bagi warga eks Timor-Timur yang berada di NTT sebanyak 52 ribu unit.

Hal ini disampaikan Ketua Umum FKPTT Eurico Guterres kepada wartawan di kantor FKPTT, Rabu lalu.

Usulan pembangunan 52 ribu unit rumah itu terdiri dari kegiatan renovasi rumah dan pembangunan rumah baru.

“Jumlah rumah yang kita usulkan ada 52 ribu unit, dengan rincian 27 ribu rumah itu renovasi, 25 ribu itu bangun rumah baru untuk keluarga baru yang masih numpang sama mertua dan sebagainya,” kata Eurico.

Menurut Eurico, saat pertemuan dengan presiden Joko Widodo pada 25 November 2021, disampaikan bantuan itu tidak hanya untuk warga eks Timor-Timur, namun juga dengan masyarakat NTT secara keseluruhan.

“Pak presiden juga sampaikan tidak hanya masyarakat eks Timor-Timur yang mendapatkan lahan, tapi semua masyarakat NTT yang kira-kira membutuhkan,” lanjut tokoh pejuang intergasi Timor-Timur itu.

Adapun pembahasan bersama Presiden Jokowi terkait dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan dibicarakan setelah selesainya persoalan hak atas tanah, dan presiden juga akan berupaya mendorong hal tersebut.

“Untuk masalah kesejahteraan itu bapak presiden bilang jangan dulu bicara soal kesejahteraannya, pemberdayaan ekonomi itu. Tapi kita usahakan tanahnya beres dulu dan rumahnya juga. Setelah semuanya beres maka pemberdayaan ekonomi itu otomatis akan didorong,” beber Eurico.

Dalam pertemuan itu, presiden Jokowi menyatakan komitmen dan kesungguhannya untuk menuntaskan persoalan yang dialami warga eks Timor-Timur.

“Bapak presiden memang betul-betul ingin persoalan warga eks Timor-Timur selesai. Beliau tidak mau lagi kayak kemarin-kemarin itu,” sebut Eurico.

Dalam pertemuan dengan presiden, Eurico juga sampaikan bahwa kedatangan FKPTT bukan mau melaporkan atau mencari siapa yang salah dan atau siapa yang benar.

Tetapi FKPTT ingin persoalan yang menyangkut warga eks Timor-Timur benar-benar selesai, agar mereka bisa memulai hidup yang baru seperti masyarakat Indonesia lainnya.

Eurico juga meminta agar dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) agar dapat bersama-sama mengontrol bantuan yang akan disalurkan oleh Presiden Jokowi.
Selain berdiskusi dengan Presiden Jokowi, FKPTT juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Saya juga sudah sampaikan hal ini kepada pak Menteri Pertahanan, beliau berterima kasih kepada tim 18 yang sudah bisa bertemu dengan presiden. Tanggal 5 Desember kami kembali ke Jakarta guna membahas terkait dengan veteran yang berada di wilayah NTT,” jelas Eurico.

“Karena veteran yang di NTT hampir 203 itu veteran bodong semua. Veteran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Tapi masalah ini kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita hanya mau luruskan bahwa pejuang-pejuang dari Timor-Timur itu mereka layak dan pantas ditetapkan sebagai veteran, terlepas usianya cukup atau tidak, karena operasi seroja itu ada di Timor-Timur, bukan di daerah lain,” sambung dia.

Menurut Eurico, para pejuang Timor-Timur layak mendapat penghargaan dan pengakuan dari negara.

“Para pejuang ini tetap setia terhadap NKRI. Mereka layak diberikan penghargaan oleh negara sesuai dengan jasa-jasanya,” tandas Eurico.

Sementara itu, Plt. Ketua Umum Uni Timor Aswain (Untas), Filomeno J. Hornay, menambahkan saat pertemuan di istana negara, presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara, Menteri PUPR, Menteri ATR/BPN dan beberapa pejabat lainnya.

“Kami sampaikan delapan hal yang menjadi usulan tim 18. Kami sosialisasikan dengan warga di lapangan, dan kita simpulkan ada 8 usulan, yaitu tentang veteran, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, lahan garapan, pengakuan sebagai warga negara Indonesia dan juga soal aset,” jelasnya.

Pihaknya juga bersyukur atas sambutan positif presiden yang menerima delapan usulan yang disampaikan oleh tim 18.

“Apa yang kita sampaikan itu kita syukuri telah diterima oleh presiden, walaupun ada hal-hal tertentu yang beliau katakan akan dikomunikasi dengan kementerian-kementerian terkait. Jadi semua usulan langsung direspon oleh bapak presiden yang menyampaikan kepada Menteri PUPR dan beliau juga menyampaikan bahwa tinggal eksekusi saja,” jelas Filomeno. (wil)