Penanganan Tipikor Terbaik, Kejati NTT, Kejari TTU dan Kejari Mabar Terima Penghargaan dari KPK

Penanganan Tipikor Terbaik, Kejati NTT, Kejari TTU dan Kejari Mabar Terima Penghargaan dari KPK

JAKARTA, PENATIMOR – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Penghargaan itu diberikan KPK saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, Kamis (9/12/2021).

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTT, Muhammad Ilham Samuda, SH., MH., didaulat mewakili Kajati NTT Dr Yulianto, SH.,MH, menerima piagam penghargaan penanganan perkara tindak pidana korupsi terbaik di Jakarta.

Ada beberapa kategori penilaian KPK terhadap institusi Kejaksaan dan Kepolisian di Indonesia dalam penanganan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Untuk kategori Penanganan Tindak Pidana Korupsi Terbaik, KPK menetapkan Kejati NTT, Polda Sumatera Utara dan Polda Papua.

Sementara untuk kategori Perolehan Perkara Dinyatakan P-21 Terbanyak, KPK menetapkan Kejati NTT bersama Kejari Manggarai Barat (Mabar).

Termasuk Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Barat, Polres Maluku Tengah, Polres Bulukumba, dan Polres Selayar.

Untuk kategori Perkara dengan Kerugian Negara Terbesar Berdasarkan Hasil Laporan Auditor, Kejati NTT berada di urutan pertama, disusul Kejari Medan, Polda Sumatera Utara dan Polres Marauke.

Sementara untuk kategori Penetapan Tersangka Tipikor Terbanyak, ditetapkan Polda Papua diurutan pertama, disusul Kejati NTT, Polres Marauke dan Kejari Timor Tengah Utara.

Pada kategori Pekara Lanjut ke Tahap Persidangan Terbanyak, ditetapkan Kejati Sumatera Utara dan Kejari Lebong.

Untuk kategori Aset Recovery Tahap Eksekusi Terbanyak ditetapkan Kejati NTT di peringkat pertama disusul Kejari Seluma.

Selain itu, pada kategori Penyelesaian Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terbanyak ditetapkan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
Sementara, untuk kategori Penyelesaian Audit Investigatif atas Permintaan APH Terbanyak, KPK menetapkan perwakilan BPKP Provinsi Aceh dan perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.

Ada yang menarik dari penilaian KPK ini, karena berdasarkan hasil Rakernis Kejaksaan RI, JAM Pidsus justru menetapkan Kejati Kalimantan Barat, Kejati NTT dan Kejati Bangka Belitung sebangai Kejati dengan penanganan Tipikor terbaik.

Namun Kejati Kalimantan Barat yang meraih peringkat I dan Kejati Bangka Belitung di peringkat III tidak termasuk dalam penerima penghargaan aparat penegak hukum versi lembaga anti rasuah tersebut. (wil)