Didampingi Duo Radja, 2 Warga Italia Divonis Bebas dari Korupsi Tanah Pemkab Mabar

Didampingi Duo Radja, 2 Warga Italia Divonis Bebas dari Korupsi Tanah Pemkab Mabar

Kupang, penatimor.com – Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang memvonis bebas dua terdakwa asal dari negara Italia, Masilimiliano De Reviziis dan Mizardo Fabio.

Kedua terdakwa asal negara pizza itu dibebaskan dari segala dakwaan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan aset tanah seluas 30 hektare milik Pemkab Manggarai Barat (Mabar) di Labuan Bajo.

Amar putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Fransiska Paula Nino didampingi Hakim Anggota Nggilu Liwar Awang dan Gustaf Marpaung.

Turut hadir di persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herry C. Franklin. Sementara kedua terdakwa didampingi penasehat hukum, Marsel Radja dan Fredom Radja (Duo Radja).

Sidang beragenda pembacaan putusan dilakukan di Pengadilan Negeri Kupang secara virtual pada Rabu (7/7/2021) petang.

Setelah majelis hakim memvonis bebas Masilimiliano De Reviziis dan Mizardo Fabio, JPU Herry C. Franklin langsung menyatakan akan mengambil langkah hukum kasasi.

Diberitakan sebelumnya, Masilimiliano De Reviziis dan Mizardo Fabio dituntut JPU dengan hukuman belasan tahun penjara

Tuntutan JPU dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (15/6/2021) petang.

JPU dalam amar tuntutan, menegaskan bahwa kedua terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Untuk itu, terdakwa Masimiliano De Reviziis dituntut 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 7.014.000.000, subsider 7 tahun penjara.

Sedangkan terdakwa Mizardo Fabio dituntut 13 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar, subsidair 6 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 5.529.000.000 subsider 6 tahun 6 bulan penjara.

Menurut JPU, kedua terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (wil)