Nama Gories Mere Disebutkan dalam Putusan Hakim Tipikor Kupang, Jaksa akan Tindak Lanjuti

Nama Gories Mere Disebutkan dalam Putusan Hakim Tipikor Kupang, Jaksa akan Tindak Lanjuti

Kupang, penatimor.com – Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelelolaan aset tanah seluas 30 hektare milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo telah diputuskan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (24/6/2021).

Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Wari Juniati didampingi Hakim Anggota Teddy W dan Ibnu Kholiq untuk terdakwa M. Achyar, turut menyeret nama Gories Mere.

Dalam pertimbangan nya, majelis hakim mengatakan bahwa tanah seluas 30 hektare tersebut dirampas untuk negara yang mana di dalamnya telah berdiri beberapa bangunan di antaranya Villa Countener milik David Andrew Pratama.

Selain itu, majelis hakim dalam putusannya mengatakan Gories Mere membeli sebidang tanah dari M. Achyar, padahal M.Achyar sudah mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat.

Untuk permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dibeli oleh Gories Mere, maka disiasati dengan mengganti menggunakan nama David Andrew Pratama dengan menggunakan alas hak atas nama H. Adam Djudje (alm).

Sebelum adanya penerbitan SHM atas nama David Andre Pratama, para pihak menemui terdakwa Agustinus Ch. Dulla (Bupati Mabar saat itu), untuk menanyakan perihal status tanah tersebut.

Saat menemui Agus Dulla dijelaskan oleh Made Anom bahwa tanah yang dibeli oleh Gories Mere merupakan tanah di atas lahan Pemda Kabupaten Mabar.

Untuk penerbitan SHM atas tanah yang dibeli oleh Gories Mere, maka terdakwa Caitano Soares menyarankan agar dapat diganti alas haknya menggunakan nama H. Adam Djudje (alm) dan pemohonnya menggunakan nama David Andrew Pratama bukan Gories Mere.

Bukan lagi permohonan SHM atas nama Gories Mere tetapi nama David Andrew Pratama menggunakan alas hak H. Adam Djudje (alm) dan telah didaftarkan serta telah dikeluarkan gambar ukurnya.
“Semua itu atas saran terdakwa Caitano Soares,” kata hakim.

Bahkan, pada pertemuan kedua David Andrew Pratama menanyakan kepada terdakwa Agus Dulla (Bupati Mabar) terkait ikhwal.

Dan, tanah seluas 30 Ha itu dalam putusan dirampas untuk negara termasuk Villa Countener yang berdiri diatas lahan tersebut yang mana villa tersebut milik David Andrew Pratama.

Terpisah,Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, S.H., yang dikonfirmasi wartawan, Senin (21/06/2021) mengaku bahwa jika nama Gories Mere disebut dalam putusan, maka akan ditindaklanjuti nantinya.

Namun, pihaknya akan menunggu petikan putusan secara lengkap dari Pengadilan Tipikor Kupang untuk terdakwa M. Achyar.

“Soal Gories Mere, akan ditindaklanjuti jika memang disebutkan hakim dalam putusan untuk terdakwa M. Achyar. Jadi, nantinya dilihat dahulu putusannya seperti apa. Sekarang belum bisa bersikap sebelum petikan putusan lengkapnya diterima,” ujar Abdul Hakim.

Selain petikan putusan, penyidik juga menunggu laporan atau risalah sidang dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan. Atas dasar itulah penyidik akan bersikap terkait Gories Mere. (*/wil)