LUAR BIASA! Kemenkumham NTT Raih Predikat WTP 6 Tahun Berturut-turut dari BPK

LUAR BIASA! Kemenkumham NTT Raih Predikat WTP 6 Tahun Berturut-turut dari BPK

Kupang, penatimor.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama enam tahun berturut-turut meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Prestasi ini berdasarkan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Kegiatan ini dilakukan secara virtual di Aula Kanwil Kemenkumham NTT dengan diikuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Marciana Dominina Jone, S.H., bersama Kepala Divisi, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta Pejabat Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Negara (BMN).

Laporan pemeriksaan keuangan oleh BPK disampaikan Hendra Susanto selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI.

Hendra menyebutkan tujuan dilakukan pemeriksaan merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban keuangan dan pengelola keuangan negara wajib menyusun laporan keuangan.

Pemeriksaan didasarkan pada tiga dasar yakni (1) UUD 1945 Pasal 23 E, F, G, (2) UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (3) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

“Untuk standar pemeriksaan keuangan didasarkan Peraturan BPK No.1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada lampiran II dan IV,” kata Hendra.

Dijelaskan Hendra, bahwa opini yang diberikan BPK atas hasil pemeriksaaan keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 yakni Wajar Tanpa Pengecualian.

“Prestasi ini pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi. Opini ini bukan hadiah dari BPK, namun prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola,” jelasnya.

Untuk opini lain seperti Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat, diharapkan untuk tahun anggaran 2021, Kemenkumham tidak mendapat salah satu opini tersebut.

Mengingat kondisi saat ini masih dalam darurat Covid-19, dibutuhkan usaha ekstra maksimal bagi staf sesuai tugas dan fungsi terkait anggaran.

Dilihat dari perkembangan opini dari tahun 2015 sampai tahun 2019, Kemenkumham tetap konsisten bertahan pada opini Wajar Tanpa Pengecualian patut diapresiasi dan dilanjutkan untuk tahun anggaran selanjutnya.

Prestasi Kemenkumham tidak lepas dari kata sempurna, dan masih dibutuhkan perbaikan dalam sistem pengendalian internal pemerintah dan kepatuhan peraturan perundang-undangan.

Ia juga menginformasikan kemudahan pelaporan keuangan kepada BPK melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), para perwakilan satuan kerja tidak perlu berangkat ke pusat.

Hal ini agar memudahkan BPK dan Kemenkumham dalam memantau, memeriksa dan menindaklanjuti laporan keuangan selama 24 jam dan menyesuaikan kondisi saat ini masih pandemi Covid-19.

Terpisah Menteri Kementerian Hukum dan HAM NTT, Yasonna H. Laoly dalam sambutan, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam,

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Auditor Utama I BPK RI/ Penanggung Jawab beserta Tim Pemeriksa, para Pimpinan Tinggi Madya, para Pimpinan Tinggi Pratama, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi yang mengikuti kegiatan ini secara virtual melalui aplikasi Zoom.

Termasuk para pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Yasonna merespon baik dan segera menindaklanjuti kekurangan yang ditemukan BPK serta mengingatkan agar dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19, harus selalu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin.

“Dengan keterbatasan jarak dan pertemuan secara langsung, pengelolaan keuangan yang optimal dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas harus tetap berjalan,” harap Yasonna.

Di akhir sambutannya, Yasonna menyampaikan terima kasih atas opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2020.

Termasuk kerja sama kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah kooperatif dan informatif dalam proses pemeriksaan. (wil)