Putusan Kasasi, Mantan Pimpinan Bank NTT Divonis 4 Tahun, Dijebloskan ke Lapas

Putusan Kasasi, Mantan Pimpinan Bank NTT Divonis 4 Tahun, Dijebloskan ke Lapas

Kupang, penatimor.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang melakukan eksekusi pidana terhadap mantan Pimpinan Kantor Cabang Utama (KCU) Bank NTT, Bonifasius Ola Masan.

Eksekusi dilakukan setelah kejaksaan menerima putusan kasasi Mahkamah Agung RI.

Bonefasius Ola Masan menjadi terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) pemberian kredit kepada PT. Cipta Eka Puri senilai Rp 5 miliar tahun 2018.

Putusan Kasasi, Mantan Pimpinan Bank NTT Divonis 4 Tahun, Dijebloskan ke Lapas

Pasca menerima putusan kasasi, terpidana langsung dieksekusi oleh jaksa eksekutor Kejari Kota Kupang ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kupang untuk menjalani masa hukuman yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan Kasasi, Mantan Pimpinan Bank NTT Divonis 4 Tahun, Dijebloskan ke Lapas

Hal ini dikatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang, S. Hendrik Tiip, SH., kepada media ini, Kamis (20/5/2021) siang.

Menurut Hendrik, eksekusi terpidana sesuai putusan Nomor: 415 K/Pid.Sus/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang oleh Hakim Agung Dr. Suhadi, SH.,MH., selaku Ketua Majelis H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., dan Dr. Agus Yunianto, SH., MH., masing-masing selaku hakim anggota dalam amar putusan mengatakan menolak permohonan kasasi dari terdakwa, Bonefasius Ola Masan.

Putusan Kasasi, Mantan Pimpinan Bank NTT Divonis 4 Tahun, Dijebloskan ke Lapas

Dalam amar putusan majelis hakim menjelaskan bahwa memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 21/Pid. Sus-TPK/2020/ PT. Kpg tanggal 24 Agustus 2020 yang membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Kupang Nomor 4/Pid.Sus.TPK/2020/PN. Kpg tanggal 18 Juni 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa.

Putusan Kasasi, Mantan Pimpinan Bank NTT Divonis 4 Tahun, Dijebloskan ke Lapas

Dimana, terdakwa dipidana hukuman penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan.

“Amar putusan juga membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing–masing sebesar Rp 2.500,” pungkas Hendrik. (wil)