Kontroversi Bukti Rekaman dalam Sidang Perdata Bank NTT, Kuasa Hukum Protes Penggunaan Bukti

Kontroversi Bukti Rekaman dalam Sidang Perdata Bank NTT, Kuasa Hukum Protes Penggunaan Bukti

KUPANG, PENATIMOR – Sidang perkara perdata yang melibatkan pemegang saham Bank NTT dengan mantan Dirut nya Izhak Rihi semakin memanas.

Pada persidangan terbaru, Kuasa Hukum Pemegang Saham Bank NTT, Apolos Djara Bonga, S.H, mengungkapkan keberatannya terhadap bukti rekaman suara yang diajukan oleh Penggugat, Izhak Rihi.

Dalam pernyataannya, Apolos Djara Bonga menegaskan bahwa ia merasa keberatan terhadap penggunaan bukti rekaman suara tersebut dalam persidangan.

Alasannya adalah adanya ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa proses penyadapan atau perekaman yang didapat secara ilegal atau tanpa izin dari orang yang direkam, tidak dapat dijadikan alat bukti.

Selain masalah ilegalitas, Apolos juga mengangkat isu mengenai masa berlaku rekaman tersebut.

Menurutnya, rekaman yang sudah lebih dari 6 bulan dianggap sudah kadaluwarsa, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan.

Ia bahkan mengancam akan melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian jika proses hukum terus berlanjut dengan penggunaan bukti yang dianggapnya ilegal.

“Hal ini karena rekaman tersebut sudah kedaluwarsa dan tanpa izin dari orang yang direkam,” jelas Apolos kepada awak media pada Rabu (4/10/2023).

Lebih lanjut, Apolos Djara Bonga, selaku Kuasa Hukum Bank NTT, mengungkapkan bahwa ia sangat keberatan jika rekaman tersebut dipertimbangkan dalam persidangan.

Untuk mengatasi masalah ini, ia menegaskan bahwa rekaman tersebut harus melewati sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya Pasal 185 KUHP.

Jika suatu saat rekaman tersebut dibuka di persidangan dan terbukti bermasalah secara hukum, maka semua pihak yang hadir, termasuk majelis hakim, akan dimintai keterangan.

“Walaupun belum dibuka di persidangan, saat ini saya sampaikan ke teman-teman wartawan, saya sangat keberatan,” tegas Apolos. (wil)