Praperadilan, Ahli Pidana Sebut Penetapan Tersangka Kasus BBM di Sabu Raijua Sudah Tepat

Praperadilan, Ahli Pidana Sebut Penetapan Tersangka Kasus BBM di Sabu Raijua Sudah Tepat

KUPANG, PENATIMOR – Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang melanjutkan sidang permohonan praperadilan penetapan tersangka Antoni Susanto oleh penyidik Ditreskrimsus Polda NTT, Rabu (14/6/2023) petang.

Sidang dengan agenda pembuktian surat dan mendengarkan keterangan saksi ahli pidana dari termohon Ditreskrimsus yang dikuasakan kepada Bidhukum Polda NTT.

Termohon Polda NTT menghadirkan saksi ahli pidana yakni Mikhael Feka, SH., MH., yang juga salah satu dosen Fakultas Hukum Unwira Kupang.

Sidang praperadilan dipimpin oleh majelis hakim tunggal Consilia Ina L. Palang Ama, SH., yang digelar di ruang Pengayoman.

Mikhael Feka dalam sidang tersebut, menyampaikan bahwa objek dalam praperadilan ini adalah penetapan tersangka, maka harus tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21 tahun 2014.

Peraturan pelaksanaanya ada pada Perma Nomor 4 tahun 2016, dimana objek penetapan tersangka hanya menilai aspek formilnya, karena ada dan tidaknya dua alat bukti dalam Pasal 184 ayat 1  KUHAP, termasuk keterangan saksi ahli, dan bukti surat.

Sehingga menurut Mikhael, penetapan tersangka yang dilakukan Polda NTT sudah tepat. Apalagi berkas perkara sudah P-21 atau lengkap, sehingga secara formil sudah terpenuhi, sehingga dalam penetapan tersangka tidak ada tumpang tindih.

“Penetapan tersangka adalah kewenangan penyidik, kemudian didukung dengan adanya P-21 oleh jaksa penuntut umum. Sehingga secara formilnya maupun materil, itu sudah dilakukan secara baik oleh pihak penyidik, sehingga kemudian jaksa melakukan P-21, artinya sudah lengkap,” kata Mikhael Feka.

“Terkait dengan SPDP, bahwa maknanya diberikan terhadap jaksa penuntut umum agar bisa melakukan pengawasan dengan pra penuntutan, dan itu sudah dilakukan, Jaksa melakukan pra penuntutan yang hasilnya adalah P-21. Sehingga dengan demikian penetapan tersangka oleh penyidik sudah ada dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP,” lanjut dia.

Sementara, termohon didampingi Bidhukum Polda NTT dan kuasa hukum Ditreskrimsus Bildat Torino Tonak, SH., mengatakan, pihaknya mengikuti jalan persidangan praperadilan ini.

“Untuk hasil seperti apa, kita tunggu,” singkat Bildat.

Sementara, pemohon praperadilan Antoni Susanto  yang dikuasakan kepada kuasa hukumnya, Philipus Fernandez, SH. (wil)