Bank NTT jadi Wajib Pajak Terbesar, Setor Rp100 Miliar per Tahun

  • Bagikan
Bank NTT jadi Wajib Pajak Terbesar, Setor Rp100 Miliar per Tahun

KUPANG, PENATIMOR – Bank NTT menjadi salah satu wajib pajak terbesar dengan pembayaran Rp100 miliar lebih per tahun. Hal ini karena bank-bank lain yang berada Provinsi NTT hanya sebagai bank cabang, sehingga kewajibannya membayar pajak hanya sesuai dengan PPH 21.

Hal disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang, Ni Made Ayu S.L. Dewi dalam jumpa pers di Kantor Bank NTT Pusat, Rabu (1/2/2023) siang. “Bank NTT yang paling besar penyetoran pajak dengan kisaran pembayarannya di atas Rp100 miliar,” kata Ni Made Ayu.

Mengenai jenis pajaknya, ada yang dipotong dari penghasilan karyawan, dan juga dari laba perusahaan. Untuk jasa keuangan secara keseluruhan, Bank NTT akan membayarkan pajak bulanannya dengan nilai yang berbeda-beda dan tidak rutin,  seperti misalnya perusahaan lain membayar laporan pajaknya bisa melihat laporan SPT tahun sebelumnya. “Untuk perbankan atau lembaga jasa keuangan, akan dihitung berdasarkan laporan keuangan perbulannya,” jelasnya.

Ni Made Ayu juga menyampaikan bahwa target penerimaan pajak pada KPP Pratama Kupang di tahun ini telah mencapai Rp1,49 triliun. “Kami minta support dari Bank NTT, dan berharap agar kinerja Bank NTT tetap bagus,” lanjut dia.

Harapannya, Bank NTT dapat membantu mensosialisasikan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara, Direktur Teknologi Informasi dan Operasional Bank NTT, Hilarius Minggu, menjelaskan bahwa pajak yang disetor Bank NTT setiap bulan berdasarkan laba. “Di akhir tahun akan dihitung ulang. Bisa lebih, dan bisa saja kurang. Karena kalau akhir tahun kami hitung laba komersil sebelum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk kita bayar dulu. Nanti Kantor Akuntan Publik melakukan audit bisa saja laba kita menurun, tentunya ada kelebihan pajak yang sudah kita bayar. Setelah itu nanti kita akan proses untuk pengajuan kembali,” jelas Hilarius.

Menurutnya, selama ini prosesnya berjalan baik karena ada tahapan- tahapan yang diikuti. Selain pajak badan, kontribusi Bank NTT sesuai PPH 21. “Gaji yang kami terima itu ada pajaknya. Jadi total setahun kontribusi pajak kami itu Rp100 miliar lebih,” ungkap Hilarius.

Ditambahkan Direktur Kepatuhan Bank NTT, Christofel S.M. Adoe, bahwa sebagai wajib pajak diperlukan ketepatan waktu maupun ketepatan jumlah, karena pajak memiliki ketentuannya. “Ada juga laba komersil dan laba fiskal. Saat ini sementara dilakukan audit, nanti setelah audit baru diketahui angka final yang harus dibebankan sebagai wajib pajak,” jelas Christofel.

Selain sebagai wajib pajak, menurut Christofel kemitraan yang dibangun antara Bank NTT dengan KPP Pratama Kupang adalah Bank NTT sebagai tempat penerimaan pajak. “Ada pajak PBB dan pajak kendaraan, sehingga kemitraan yang kita bangun ini sejalan, dan mendukung penerimaan negara terutama dalam hal membangun NTT,” terang Christofel. (wil)

  • Bagikan