Selama 2022, Kejari TTU Setor Rp1,9 Miliar ke Kas Negara, Hasil Perkara Korupsi

  • Bagikan
Selama 2022, Kejari TTU Setor Rp1,9 Miliar ke Kas Negara, Hasil Perkara Korupsi

KEFAMENANU, PENATIMOR – Untuk yang kesekian kalinya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melakukan penyetoran uang ke kas negara dari hasil penanganan perkara korupsi.

Rabu (7/12/2022), Kejari TTU menyetor uang senilai Rp100 juta yang merupakan pembayaran denda dari terpidana Munawar Luthfi.

Kepala Seksi Intelijen Kejari TTU, S. Hendrik Tiip, SH., kepada awak media ini, mengatakan, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/PID.SUS-TPK/2022/PN.Kpg, Tanggal 27 Oktober 2022, dimana dalam Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 3 November 2022 tersebut, menyatakan bahwa terpidana Munawar Luthfi dihukum untuk membayar denda sebesar Rp100 juta, dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 10 bulan.

“Oleh karena itu, hari ini terpidana sudah membayar dendanya, dan kami hari ini menyetorkan ke kas negara,” kata Hendrik Tiip.

Selama 2022, Kejari TTU Setor Rp1,9 Miliar ke Kas Negara, Hasil Perkara Korupsi

Hendrik jelaskan, sebelumnya pada Kamis, 16 Juni 2022, Kejari TTU juga melakukan penyetoran uang senilai Rp1.433.111.814 ke kas negara sehubungan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Inbate pada Dinkes TTU TA. 2020 sebesar Rp1.212.231.813, dan terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Keuangan Desa Makun senilai Rp220.880.000.

Kemudian pada tanggal 7 Juli 2022, Kejari TTU juga melakukan penyetoran uang senilai Rp370.926.707 ke kas negara.

Sehingga pada tahun ini per tanggal 7 Desember 2022, Kejari telah melakukan penyetoran ke kas negara senilai Rp1.904.038.521 sebagai PNBP Kejaksaan.

“Dengan adanya penyetoran denda dari terpidana Munawar Luthfi yang ada dalam rekening titipan Kejari TTU, maka semua Uang Pengganti dan Uang Denda dari para terpidana telah disetorkan ke kas negara sebagai PNBP Kejaksaan,” jelas Hendrik.

“Oleh karena denda sudah dibayar oleh terpidana Munawar Lutfi, maka terpidana tidak lagi menjalani pidana subsidair denda 10 bulan,” tutup mantan jaksa fungsional pada Seksi Penuntutan Bidang Pidsus Kejati NTT itu. (sil)

  • Bagikan