Johanis Ottemoesoe Praperadilan Kejari Kabupaten Kupang, 4 Juli Sidang Perdana

  • Bagikan
Johanis Ottemoesoe Praperadilan Kejari Kabupaten Kupang, 4 Juli Sidang Perdana

KUPANG, PENATIMOR – Mantan Direktur PDAM Kabupaten Kupang Johanis Ottemoesoe melakukan praperadilan terhadap penyidik Kejari Kabupaten Kupang.

Sidang perdana praperadilan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2022 di Pengadilan Negeri Oelamasi.

Johanis yang kini sebagai Direktur PDAM Kota Kupang, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana penyertaan modal dari Pemkab Kupang ke PDAM Kabupaten Kupang senilai Rp 6,5 miliar pada tahun anggaran 2015 dan 2016.

Johanis juga telah ditahan di Rutan Polres Kupang, Babau.

Samuel David Adoe, SH., dan Bildat Torino Tonak, SH., selaku kuasa hukum dari Johanis Ottemoesoe saat dikonfirmasi awak media ini di Kupang, Senin (27/6/2022) petang, membenarkan praperadilan yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut.

“Terkait dengan penetapan tersangka terhadap klien kami, kami telah mengambil langkah hukum dengan praperadilan,” kata Bildat.

Bildat berpendapat, praperadilan dilakukan karena penetapan tersangka terhadap Johanis Ottemoesoe tidak memenuhi atau belum terpenuhi dua alat bukti sebagai mana yang diatur oleh keputusan Mahkamah Konstitusi maupun KUHAP.

Selain itu, hasil penghitungan kerugian negara (PKN) oleh lembaga yang berwenang belum dikantongi oleh penyidik Kejari Kabupaten Kupang.

Menurut Bildat, dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi, kerugian negara itu harus nyata dan riil.

Hasil penghitungan kerugian negara juga dikeluarkan oleh lembaga resmi sebagai mana yang telah di atur dalam Undang- Undang, seperti BPK yang menurut konstitusi kemudian dalam perkembangan ada BPKP maupun Inspektorat.

“Dalam perkara ini, klien kami merupakan Kuasa Penguna Anggaran (KPA), dan klien kami tidak mempunyai kewenangan terkait dengan mekanisme dalam pekerjaan di lapangan. Itu merupakan urusan PPK, kontraktor pelaksana, konsultan perencana dan konsultan pengawas,” jelas Bildat.

Sehingga menurut dia, masih terlalu jauh untuk menetapkan KPA yang adalah kliennya sebagai tersangka.

Sementara, Samuel Adoe, SH., menambahkan, hingga saat ini lembaga resmi dan diakui negara yang berhak untuk dapat menghitung kerugian negara terkait dengan perkara ini belum ada.

“Karena sampai sekarang ini pihak Kejaksaan belum menunjukkan kepada kami PH, kerugian negara yang dihitung oleh BPK, BPKP dan Inspektorat,” kata Samuel.

Menurut dia, terkait aliran dana atau penerimaan dana dalam kasus ini sampai sekarang tidak ada materi yang mengarah ke kliennya sebagai KPA.

“Tidak ada materi yang terkait klien kami menerima uang atau tidak. Terkait dengan teknis pekerjaan itu, dari berkas yang kami baca, tidak ada intervensi dari klien kami terkait pekerjaan tersebut, maupun dalam memenangkan kontraktor yang bekerja. Itu murni proses pekerjaan teknis teman-teman di bawah,” jelasnya.

“Sehingga penetapan tersangka terhadap Johanis Ottemoesoe menurut kami tidak prosedural, untuk itu kami ambil langkah praperadilan,” sambung dia.

Harapannya, dalam sidang praperadilan nanti, majelis hakim dapat bertindak secara obyektif dalam memberikan keputusan.

Samuel menambahkan, Johanis Ottemoesoe juga telah menyampaikan bahwa ada penyertaan modal dari Pemkab Kupang ke PDAM Kupang senilai Rp 13 miliar pada tahun 2015, namun uang tersebut tidak pernah ada. (wil)

  • Bagikan