HUKRIM  

Lima Jam Geledah Kantor BPKAD Kabupaten Kupang, Jaksa Sita Puluhan Dokumen Penting Terkait Korupsi PDAM

Lima Jam Geledah Kantor BPKAD Kabupaten Kupang, Jaksa Sita Puluhan Dokumen Penting Terkait Korupsi PDAM

OELAMASI, PENATIMOR – Tim penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari)  Kabupaten Kupang menggeledah kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang di Jalan Timor Raya kilometer 36, Oelamasi, Kabupaten Kupang, Kamis (31/3/2022) siang.

Penggeledahan dipimpin Plh. Kasi Pidsus, Shelter Wairata, SH., Kasi Barang Bukti, Arief Wahyudi, SH., dan Kasi Datun, Agustina Dekoenan, SH.,MH., beserta sejumlah jaksa fungsional dan staf tata usaha lainnya.

Langkah ini dilakukan jaksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Kabupaten Kupang tahun 2015 dan 2016.

Selama lima jam jaksa menggeledah tiga ruangan di lantai II dan lantai I mulai pukul 13.00 Wita dan baru berakhir pada pukul 18.00 Wita.

Lima Jam Geledah Kantor BPKAD Kabupaten Kupang, Jaksa Sita Puluhan Dokumen Penting Terkait Korupsi PDAM

Di lantai II, tim menggeledah ruang anggaran dan ruang akuntansi disaksikan beberapa staf.

Sementara di lantai I, tim menggeledah ruang perbendaharaan.

Kepala BPKAD, Risma Salean maupun Sekretaris Dinas, James M. Abineno., serta para Kabid tidak ada di lokasi karena melakukan kegiatan di Hotel Silvia Kota Kupang.

Penggeledahan disaksikan beberapa staf. Sejumlah staf menolak dijadikan saksi untuk menandatangani berita acara penggeledahan.

Tim memeriksa sejumlah dokumen dan membuka file di beberapa komputer.

Penggeledahan dan pengumpulan dokumen temuan baru selesai dilakukan pukul 18.00 Wita.

Diujung pelaksanaan penggeledahan, Sekretaris Dinas BPKAD kabupaten Kupang tiba di lokasi dan bersedia menyerahkan dokumen sitaan serta menandatangani berita acara penyitaan dokumen.

Lima Jam Geledah Kantor BPKAD Kabupaten Kupang, Jaksa Sita Puluhan Dokumen Penting Terkait Korupsi PDAM

Plh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Shelter Wairata kepada wartawan usai penggeledahan menyebutkan penggeledahan adalah upaya dalam tindakan penyidikan karena ada dalam penyidikan kejaksaan barang bukti yang diminta secara baik secara surat maupun lisan tapi tidak pernah diberikan oleh pihak BPKAD.

“Sehingga tindakan yang dilakukan merupakan upaya paksa yang dilakukan kejaksaan untuk mencari barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan kendala bahwa penyidik kejaksaan agak kewalahan karena ternyata saat tim jaksa datang ke kantor BPKAD hampir seluruh pejabat struktural tidak ada dikantor karena ada kegiatan di hotel Silvia Kota Kupang.

Namun saat jaksa menanyakan surat tugas atau SP2D atau surat tertulis tidak pernah diterima.

“Sampai akhirnya hari ini baru didatangi oleh Sekretaris BPKAD Kabupaten Kupang untuk menyaksikan dan menandatangani berita acara,” ujarnya.

Sejak siang hingga sore melakukan penggeledahan, hanya disaksikan oleh pegawai yang merupakan staf.

Jaksa menemukan ada sekitar 41 dokumen yang berhubungan dengan penyertaan modal, proses investasi daerah tahun 2015 dan 2016.

Ada juga dokumen yang berhubungan dengan keterkaitan yakni pembayaran dan pencairan penyertaan modal untuk beberapa perusahaan daerah.

Saat ini jaksa sementara melakukan penyidikan terhadap penyertaan modal Rp 6,5 milyar tahun 2015 dan 2016 pada PDAM Kabupaten Kupang.

Lima Jam Geledah Kantor BPKAD Kabupaten Kupang, Jaksa Sita Puluhan Dokumen Penting Terkait Korupsi PDAM

Soal kerugian negara, Shelter Weirata mengakui masih berkomunikasi dengan pihak BPKP guna mendapatkan perhitungan kerugian negara.

Ia juga menyebutkan kalau tim penyidik kejaksaan sudah tiga kali bersurat sejak 4 bulan lalu ke BPKAD meminta dokumen.

“Kami minta tapi belum diberikan. Secara psikologi bahwa ada dugaan ada upaya-upaya menghambat penyidikan yang dilakukan kejaksaan karena saat penggeledahan sebagian dokumen yang dicari ternyata bisa ditemukan,” tandasnya.

Soal tersangka, ia mengakui kalau kejaksaan sudah ada agenda untuk penetapan tersangka karena penyidikan perlu hasil tim.

Pasca penggeledahan maka dilakukan penyitaan dan dilakukan izin sita ke Pengadilan Tipikor agar mendapatkan izin penyitaan.

Namun jika dokumen yang sudah disita dibutuhkan untuk kepentingan kantor maka pihak BPKAD bisa bersurat karena dokumen tersebut sudah jadi barang bukti dan bisa digunakan.

Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang sudah menggeledah kantor PDAM dan BPKAD Kabupaten Kupang.

Lima Jam Geledah Kantor BPKAD Kabupaten Kupang, Jaksa Sita Puluhan Dokumen Penting Terkait Korupsi PDAM

Sekretaris BPKAD Kabupaten Kupang, James M. Abineno, membenarkan ada 41 dokumen yang diamankan tim jaksa.
Ia mengakui kalau barang yang disita merupakan dokumen penting.

“Menurut mereka (jaksa) penting silahkan disita,” tandasnya.

Soal surat dari kejaksaan yang meminta dokumen, ia berdalih tidak mengetahuinya.

“Mungkin (surat) di ibu pimpinan dinas. selama ini saya belum pernah lihat suratnya,” tambahnya.

Ia pun siap kooperatif jika diminta keterangan dan memberikan dokumen yang dibutuhkan kejaksaan.

Tim penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Kupang sebelumnya menyita barang bukti uang tunai dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Kabupaten Kupang senilai Rp 22.421.000 yang merupakan fee pinjam bendera perusahaan CV Sains Group Consultan oleh Yunias Laiskodat pada pelaksanaan survey dan perencanaan proyek di PDAM tahun 2015 dan 2016 yang dananya bersumber dari Dana Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang kepada PDAM Kabupaten Kupang.

Sesuai kesepakatan Yunias Laiskodat dengan Ignatius Dapa (Direktur CV Sains Group), biaya pinjam bendera sebesar 5 persen setelah dipotong pajak dari nilai proyek jasa konsultan tahun 2015 dan 2016.

Yunias Laiskodat dalam tiga kali pemeriksaan sebagai saksi di kantor Kejari Kabupaten Kupang, telah memberikan keterangan kepada penyidik terkait perannya dalam proyek-proyek di PDAM Kabupaten Kupang yang menggunakan dana penyertaan modal dari Pemkab Kupang.

Lima Jam Geledah Kantor BPKAD Kabupaten Kupang, Jaksa Sita Puluhan Dokumen Penting Terkait Korupsi PDAM

Yunias Laiskodat selaku pemilik perusahaan CV Triparty Enginering, mengakui pada tahun 2015 dan 2016 mengikuti tender jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas dengan menggunakan perusahan lain yakni CV Sains Group Konsultan untuk perencana dan CV El Emunah untuk konsultan pengawas.

Peminjaman bendera/perusahaan dilakukan Yunias karena perusahaan miliknya minim pengalaman dalam pekerjaan perpipaan.

Guna memperlancar proses pelelangan dengan tujuan agar perencanaan dan pengawasan dikerjakan Yunias Laikodat, sehingga ketiga perusahaan yakni CV Triparty Enginering, CV Sains Group Consultan dan CV EL Emunah digunakan Yunias untuk mengikuti lelang hingga proses pembuatan dokumen penawaran dibuat oleh Yunias sendiri untuk seluruh perusahaan.

Namun tidak seluruh perbuatan Yunias Laiskodat menggunakan perusahaan
orang lain diizinkan pemiliknya.

Untuk CV Sains Group, Yunias Laiskodat hanya diberi izin menggunakan pada tahun 2015, tetapi tahun 2016 digunakan tanpa izin direktur CV Sains Group.
Sedangkan CV El Emunah digunakan Yunias tanpa izin dan sepengetahuan pemilik perusahaan tersebut.

Atas pinjam bendera tersebut Direktur CV Sains Group mendapatkan fee sebesar Rp 30 juta.

Yunias pun mengakui kalau selama proses pekerjaan dia selalu berkonsultasi dengan Tris Talahatu, dan setiap turun lapangan pun bersama dengan Tris Talahatu, hingga proses penagihan pembayaran atas nama konsultan perencana maupun dan pengawasan, Yunias tidak pernah ditegur oleh PPK Tris Talahatu maupun PPK Anik Nurhayati.

Bagi Yunias, pinjam bendera bukanlah hal yang dilarang.

Yunias mengakui pula dalam proses perencanaan seluruh tenaga ahli yang ada dalam kontrak tahun 2015 atau 2016 hanyalah digunakan nama mereka, sedangkan tim ahli yang kerja adalah ahli yang didatangkan oleh Yunias dari Makassar.

Perkara dugaan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal dari Pemkab Kupang ke PDAM Kabupaten Kupang senilai Rp 6,5 miliar pada tahun anggaran 2015-2016 telah mengerucut pada calon tersangka.

Penanganan perkara dugaan korupsi terkait penggunaan dana penyertaan modal bagi PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang untuk pembangunan dan jaringan SPAM tahun anggaran 2015 – 2016 senilai Rp 6,5 miliar.
Dalam perkara ini, tim penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Kupang telah memeriksa puluhan orang saksi.

Para saksi yang diperiksa termasuk mantan Bupati Kabupaten Kupang Ayub Titu Eki, mantan Ketua DPRD Kabupaten Kupang Yos Lede, mantan Direktur PDAM Kabupaten Kupang Johanis Ottemoesoe, Kepala DPPKAD Anton Suriasa, Direktur PT Tirta Engineering Yunias Laiskodat (Konsultan Perencana dan Pengawas), dan David Lape Rihi Lape.

Barang bukti yang disita penyidik berupa 1 unit genset berkapasitas besar, uang tunai Rp 82.081.140 yang adalah sisa dana penyertaan modal, serta 66 dokumen terkait proyek di PDAM Kabupaten Kupang yang menggunakan dana penyertaan modal dari Pemkab Kupang tahun 2015-2016.

Penyidik juga telah menyita uang honor dari mantan Direktur PDAM Kabupaten Kupang, PPK, dan Pokja yang adalah pengelola dana penyertaan modal namun tak mendasar senilai Rp 70.715.000.

Tidak hanya itu, penyidik juga telah menyita barang bukti uang tunai senilai Rp 27 juta yang adalah fee pinjam bendera/perusahaan PT Annisa Prima Lestari.

Termasuk penyitaan uang tunai Rp 22.421.000 yang merupakan biaya pinjam bendera CV Sains Group Consultan.

Dengan demikian total uang tunai diduga hasil kejahatan yang sudah disita tim penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Kupang saat ini sebesar Rp 202.217.140. (mel)