HUKRIM  

Mantan Bupati Kupang Iban Medah Divonis 6 Tahun Penjara, Uang Pengganti Rp 8 Miliar

Mantan Bupati Kupang Iban Medah Divonis 6 Tahun Penjara, Uang Pengganti Rp 8 Miliar

KUPANG, PENATIMOR – Mantan Bupati Kupang dua periode, Drs Ibrahim Agustinus Medah atau yang biasa disapa Iban Medah, divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengalihan aset tanah Pemda Kabupaten Kupang yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Oeba, Kota Kupang.

Vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang terhadap perkara Nomor: 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN.KPG tanggal 21 Maret 2021 itu, dibacakan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang pada Senin (21/3/2022).

Amar putusan hakim menetapkan Iban Medah divonis hukuman 6 tahun penjara, dengan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Iban yang juga mantan Ketua DPRD NTT itu juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 8 miliar, dan membayar biaya perkara Rp 5.000.

Majelis Hakim Derman Parlungguan Nababan, dalam amar putusannya, menetapkan, uang pengganti kerugian negara senilai Rp 8 miliar harus dibayarkan paling lama setelah satu bulan putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Apabila tidak dibayar, maka harta benda terdakwa akan disita oleh jaksa untuk dilelang. Dan jika tidak mencukupi maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 2 tahun.

Hakim menerangkan bahwa hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa telah berusia lanjut.

Dalam sidang pembacaan putusan, Hakim Ketua Derman Parlungguan Nababan didampingi Hakim Anggota Y. Teddy Windiartono dan Lizbet Adelina.

Selain itu, turut hadir Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Kupang, Herry C. Franklin, SH.,MH., dan Emerenciana Jehamat, SH.

Sedangkan terdakwa didampingi penasehat hukum Yohanis Daniel Rihi, SH., Dr Mel Ndaumanu, serta Benny Taopan, SH., dan tim.

Sebelumnya, JPU Kejari Kota Kupang dalam amar tuntutannya, menuntut Iban Medah dihukum 8 tahun, 6 bulan penjara.

JPU juga menuntut Iban Medah membayar uang pengganti kerugian negara Rp 8 miliar subsidair 2 tahun penjara, serta denda senilai Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan. (wil)