Korupsi PDAM Kupang, Yunias Laiskodat dan Lape Rihi Diperiksa Tambahan, Tim Ahli Bodong?

Korupsi PDAM Kupang, Yunias Laiskodat dan Lape Rihi Diperiksa Tambahan, Tim Ahli Bodong?

OELAMASI, PENATIMOR – David Lape Rihi dan Yunias Laiskodat kembali diperiksa tim penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Kupang, Senin (21/3/2022).

Keduanya menjalani pemeriksaan tambahan dari pukul 13.00-18.00 di ruangan pemeriksaan Pidsus.

Selanjutnya, Selasa (22/3/2022), Yunias Laiskodat kembali diperiksa dari pukul 11.00-18.00.

David Lape Rihi dan Yunias Laiskodat diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi terkait penggunaan dana penyertaan modal bagi PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang untuk pembangunan dan jaringan SPAM tahun anggaran 2015 – 2016 senilai Rp 6,5 miliar.

Terpantau, sejak pemeriksaan pada Jumat pekan lalu, para saksi yang dipanggil, terlebih dahulu menjalani rapid antigen yang dilakukan tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang.

Tes rapid antigen dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kesehatan saksi berkaitan dengan Covid-19. Seluruh hasilnya negatif sehingga para saksi langsung menjalani pemeriksaan.

Plh. Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Kupang, Shelter Wairata, SH., yang diwawancarai awak media ini, Selasa (22/3/2022), mengatakan, dari hasil pemeriksaan kedua saksi telah terungkap sejumlah fakta baru.

Menurut Shelter, David Lape Rihi dalam pemeriksaan telah mengakui bahwa dirinya meminjam bendera/perusahaan untuk mengikuti tender paket pekerjaan di PDAM Kabupaten Kupang pada tahun 2015 dan 2016.

Bendera perusahaan yang dipinjam adalah PT Annisa Prima Lestari dan CV Cempaka Indah.

“Dan mulai pelelangan, pelaksanaan pekerjaan hingga penagihan pembayaran dan menerima uang, dialah (David Lape Rihi) yang selalu hadir, walaupun para PPK setiap tahun anggaran dan Direktur PDAM mengetahui David Lape Rihi bukan orang yang berkontrak atau orang yang bukan sebagai pemilik perusahaan, namun selalu dilayani pembayaran, dan pembayaran dilakukan secara tunai/cash di ruang Direktur PDAM,” jelas Shelter Wairata.

Sementara, Yunias Laiskodat selaku pemilik perusahaan CV Triparty Enginering, mengakui pada tahun 2015 dan 2016 mengikuti tender jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas dengan menggunakan perusahan lain yakni CV Sains Group Konsultan untuk perencana dan CV El Emunah untuk konsultan pengawas.

Peminjaman bendera/perusahaan dilakukan Yunias karena perusahaan miliknya minim pengalaman dalam pekerjaan perpipaan.

Korupsi PDAM Kupang, Yunias Laiskodat dan Lape Rihi Diperiksa Tambahan, Tim Ahli Bodong?

Yunias Laiskodat saat diperiksa penyidik Kejari Kabupaten Kupang.

Masih menurut Shelter, guna memperlancar proses pelelangan dengan tujuan agar perencanaan dan pengawasan dikerjakan Yunias Laikodat, sehingga ketiga perusahaan yakni CV Triparty Enginering, CV Sains Group Consultan dan CV EL Emunah digunakan Yunias untuk mengikuti lelang hingga proses pembuatan dokumen penawaran dibuat oleh Yunias sendiri untuk seluruh perusahaan.

Namun tidak seluruh perbuatan Yunias Laiskodat menggunakan perusahaan orang lain diizinkan pemiliknya.

Untuk CV Sains Group, Yunias Laiskodat hanya diberi izin menggunakan pada tahun 2015, tetapi tahun 2016 digunakan tanpa izin direktur CV Sains Group.

Sedangkan CV El Emunah digunakan Yunias tanpa izin dan sepengetahuan pemilik perusahaan tersebut.

“Atas pinjam bendera tersebut Direktur CV Sains Group mendapatkan fee sebesar Rp 30 juta,” beber Shelter.

Masih menurut Shelter bahwa telah diakui oleh Yunias, bahwa selama proses pekerjaan dia selalu berkonsultasi dengan Tris Talahatu, dan setiap turun lapangan pun bersama dengan Tris Talahatu, hingga proses penagihan pembayaran atas nama konsultan perencana maupun dan pengawasan, Yunias tidak pernah ditegur oleh PPK Tris Talahatu maupun PPK Anik Nurhayati, sehingga bagi Yunias pinjam bendera bukanlah hal yang dilarang.

Selain itu, lanjut Shelter, diakui juga oleh Yunias bahwa dalam proses perencanaan seluruh tenaga ahli yang ada dalam kontrak Tahun 2015 atau 2016 hanyalah digunakan nama mereka, sedangkan tim ahli yang kerja adalah ahli yang didatangkan oleh Yunias dari Makasar.

“Oleh karena itu penyidik sudah mengantongi nama-nama orang yang terlibat dalam proses perencanaan yang dapat dikatakan bondong tersebut, dan penyidik akan memanggil para ahli tersebut,” kata Shelter.

Diberitakan sebelumnya bahwa fakta menarik terus terkuak dalam pemeriksaan para saksi terkait penyidikan perkara ini.

Mantan Direktur PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang, Johanis Ottemoesoe, saat diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kupang, Jumat (18/3/2021), mengungkap fakta yang mengejutkan, perihal penyertaan modal dari Pemkab Kupang kepada perusahaan daerah yang pernah dipimpinnya itu.

Hal ini disampaikan Plh. Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Kupang, Shelter Wairata, SH., kepada wartawan usai memeriksa Johanis Ottemoesoe yang kini menjabat Direktur PDAM Kota Kupang.

Menurut Shelter, saksi Johanis Ottemoesoe saat diperiksa, telah membenarkan bahwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Kupang, pada tahun 2014 pihaknya tidak pernah mengajukan permohonan penyertaan modal untuk tahun 2015 sebesar Rp 5 miliar.

Namun menurut Johanis, dirinya hanya mendapat informasi dari Hendrik Paut selaku Sekda dan juga selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kabupaten Kupang sekira bulan Juni/Juli bahwa PDAM Kabupaten Kupang akan mendapat penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar.

Sehingga Hendrik Paut meminta kepada Johanis Ottemoesoe untuk dibuatkan perencanaannya ke Semau.

Namun menurut Johanis, dirinya tidak langsung melakukan perintah Sekda, sebab belum jelas apakah benar mendapat Rp 5 miliar atau tidak.

Sehingga akhirnya pada bulan November 2014, DPRD Kabupaten Kupang menyetujui penyertaan modal ke PDAM sebesar Rp 5 miliar.

Selanjutnya Drs. Anton Suriasa selaku Kepala DPPKAD saat itu meminta Johanis Ottemoesoe selaku Direktur PDAM untuk membuat pengajuan penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar yang dimasukan pada tanggal 9 Desember 2014, yang mana anggaran tersebut sudah selesai dibahas baru diusulkan sebagai syarat formal penyertaan modal.

Masih menurut Plh. Kasi Pidsus, adapun hal lain yang ditemukan penyidik, yaitu rincian kegiatan yang diajukan pada 9 Desember 2014 berbeda dengan rincian kegiatan yang diajukan dalam pencairan pada 31 Maret 2015, yaitu yang tadinya diajukan untuk pekerjaan di Semau sebesar Rp 2 miliar dan Tarus sebesar Rp 3 miliar, diubah saat pencairan yaitu Rp 400 juta lebih untuk jasa konsultan, Rp 2,8 miliar untuk pekerjaan IKK Tarus, Rp 1,3 miliar untuk pekerjaan SPAM Oelamasi, dan Rp 300 juta lebih untuk SPAM Semau, serta seluruh pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 maupun 2016 tidak mengacu pada Corporate Plan PDAM.

“Direktur PDAM baru tahu perbedaan itu setelah diperiksa sekarang, sebab Johanis Ottemoesoe mengakui hanya mengikuti dan menyetujui perencanaan yang diajukan oleh Tris Talahatu selaku Bagian Perencana Teknik PDAM Kabupaten Kupang,” ungkap Shelter.

Masih menurut Shelter, dalam proses pembayaran pekerjaan fisik atau non fisik di PDAM Kabupaten Kupang pada paket pekerjaan yang bersumber dari dana penyertaan modal dilakukan secara tunai/cash, karena Johanis Ottemoesoe selaku Direktur telah diinformasikan oleh PPK bahwa hampir seluruh pekerjaan jasa konsultan atau pekerjaan fisik semuanya menggunakan perusahaan orang lain/ pinjam bendera, dan Johanis membenarkan bahwa seluruh pembayaran tunai tersebut uangnya diambil oleh orang yang bukan merupakan direktur perusahaan yang seharusnya dalam kontrak.

Shelter sampaikan, dalam perkara ini, tim penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Kupang telah memeriksa puluhan orang saksi.

Para saksi yang diperiksa kata Shelter, termasuk mantan Bupati Kabupaten Kupang Ayub Titu Eki, mantan Ketua DPRD Kabupaten Kupang Yos Lede, mantan Direktur PDAM Kabupaten Kupang Johanis Ottemoesoe, Kepala DPPKAD Anton Suriasa, Direktur PT Tirta Engineering Yunias Laiskodat (Konsultan), dan David Lape Rihi Lape.

“David Lape Rihi sebagai pihak yang mengerjakan SPAM IKK Tarus 2015 dan Pembangunan Reservoar 100m2 di Tarus 2016. Dia menggunakan perusahaan orang lain, yaitu PT Annisa Prima Lestari di Serang, Banten dan CV Cempaka Indah,” sebut Shelter.

“David Lape Rihi juga sebagai orang yang selalu mengajukan penagihan pembayaran pekerjaan ke PPK dan dia juga yang selalu mengambil uang proyek. Fakta saksi lain sampaikan Lape lah yang datang ambil uang proyek, dan memalsukan tanda tangan para direktur perusahaan,” lanjut dia. (wil)