Korupsi PDAM Kupang, Jhoni Ottemoesoe Mengaku Tidak Pernah Ajukan Permohonan Penyertaan Modal, Terungkap Peran Lape Rihi

Korupsi PDAM Kupang, Jhoni Ottemoesoe Mengaku Tidak Pernah Ajukan Permohonan Penyertaan Modal, Terungkap Peran Lape Rihi

OELAMASI, PENATIMOR – Fakta menarik terkuak dalam pemeriksaan para saksi terkait penyidikan perkara dugaan korupsi penggunaan dana penyertaan modal bagi PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang untuk pembangunan dan jaringan SPAM tahun anggaran 2015 – 2016 senilai Rp 6,5 miliar.

Mantan Direktur PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang, Johanis Ottemoesoe, saat diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kupang, Jumat (18/3/2021), mengungkap fakta yang mengejutkan, perihal penyertaan modal dari Pemkab Kupang kepada perusahaan daerah yang pernah dipimpinnya itu.
Hal ini disampaikan Plh. Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Kupang, Shelter Wairata, SH., kepada wartawan usai memeriksa Johanis Ottemoesoe yang kini menjabat Direktur PDAM Kota Kupang.

Menurut Shelter, saksi Johanis Ottemoesoe saat diperiksa, telah membenarkan bahwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Kupang, pada tahun 2014 pihaknya tidak pernah mengajukan permohonan penyertaan modal untuk tahun 2015 sebesar Rp 5 miliar.

Namun menurut Johanis, dirinya hanya mendapat informasi dari Hendrik Paut selaku Sekda dan juga selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kabupaten Kupang sekira bulan Juni/Juli bahwa PDAM Kabupaten Kupang akan mendapat penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar.

Sehingga Hendrik Paut meminta kepada Johanis Ottemoesoe untuk dibuatkan perencanaannya ke Semau.

Namun menurut Johanis, dirinya tidak langsung melakukan perintah Sekda, sebab belum jelas apakah benar mendapat Rp 5 miliar atau tidak.

Sehingga akhirnya pada bulan November 2014, DPRD Kabupaten Kupang menyetujui penyertaan modal ke PDAM sebesar Rp 5 miliar.

Selanjutnya Drs. Anton Suriasa selaku Kepala DPPKAD saat itu meminta Johanis Ottemoesoe selaku Direktur PDAM untuk membuat pengajuan penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar yang dimasukan pada tanggal 9 Desember 2014, yang mana anggaran tersebut sudah selesai dibahas baru diusulkan sebagai syarat formal penyertaan modal.

Masih menurut Plh. Kasi Pidsus, adapun hal lain yang ditemukan penyidik, yaitu rincian kegiatan yang diajukan pada 9 Desember 2014 berbeda dengan rincian kegiatan yang diajukan dalam pencairan pada 31 Maret 2015, yaitu yang tadinya diajukan untuk pekerjaan di Semau sebesar Rp 2 miliar dan Tarus sebesar Rp 3 miliar, diubah saat pencairan yaitu Rp 400 juta lebih untuk jasa konsultan, Rp 2,8 miliar untuk pekerjaan IKK Tarus, Rp 1,3 miliar untuk pekerjaan SPAM Oelamasi, dan Rp 300 juta lebih untuk SPAM Semau, serta seluruh pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 maupun 2016 tidak mengacu pada Corporate Plan PDAM.

“Direktur PDAM baru tahu perbedaan itu setelah diperiksa sekarang, sebab Johanis Ottemoesoe mengakui hanya mengikuti dan menyetujui perencanaan yang diajukan oleh Tris Talahatu selaku Bagian Perencana Teknik PDAM Kabupaten Kupang,” ungkap Shelter.

Masih menurut Shelter, dalam proses pembayaran pekerjaan fisik atau non fisik di PDAM Kabupaten Kupang pada paket pekerjaan yang bersumber dari dana penyertaan modal dilakukan secara tunai/cash, karena Johanis Ottemoesoe selaku Direktur telah diinformasikan oleh PPK bahwa hampir seluruh pekerjaan jasa konsultan atau pekerjaan fisik semuanya menggunakan perusahaan orang lain/ pinjam bendera, dan Johanis membenarkan bahwa seluruh pembayaran tunai tersebut uangnya diambil oleh orang yang bukan merupakan direktur perusahaan yang seharusnya dalam kontrak.

Shelter sampaikan, dalam perkara ini, tim penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Kupang telah memeriksa puluhan orang saksi.

Para saksi yang diperiksa kata Shelter, termasuk mantan Bupati Kabupaten Kupang Ayub Titu Eki, mantan Ketua DPRD Kabupaten Kupang Yos Lede, mantan Direktur PDAM Kabupaten Kupang Johanis Ottemoesoe, Kepala DPPKAD Anton Suriasa, Direktur PT Tirta Engineering Yunias Laiskodat (Konsultan), dan David Lape Rihi Lape.

“David Lape Rihi sebagai pihak yang mengerjakan SPAM IKK Tarus 2015 dan Pembangunan Reservoar 100m2 di Tarus 2016. Dia menggunakan perusahaan orang lain, yaitu PT Annisa Prima Lestari di Serang, Banten dan CV Cempaka Indah,” sebut Shelter.

“David Lape Rihi juga sebagai orang yang selalu mengajukan penagihan pembayaran pekerjaan ke PPK dan dia juga yang selalu mengambil uang proyek. Fakta saksi lain sampaikan Lape lah yang datang ambil uang proyek, dan memalsukan tanda tangan para direktur perusahaan,” lanjut dia.

Shelter menambahkan, walaupun David Lape Rihi bukan orang yang berhak atas nama perusahaan PT Anisa dan CV Cempaka, namun selalu dilayani oleh PPK setiap pekerjaan, dan pembayaran pekerjaan menggunakan uang Penyertaan Modal tetap diberikan kepada David Lape Rihi.

Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Kupang dalam sepekan terakhir telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di Kabupaten Serang, Banten dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Penyidik juga menyita sejumlah uang dari para saksi yang meminjamkan perusahaannya untuk pekerjaan di PDAM Kabupaten Kupang menggunakan dana penyertaan modal.

Kajari Kabupaten Kupang, Ridwan Sujana Angsar, SH.,MH., yang dikonfirmasi media ini, Senin (14/3/2022) siang, mengatakan, pada 11-12 Maret 2022, penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Kupang  telah melakukan pemeriksaan terhadap dua perusahaan masing masing di Kabupaten Serang, Banten dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Kedua perusahaan ini menurut Kajari, merupakan pemenang proyek di PDAM Kabupaten Kupang tahun anggaran 2015 dan 2016 yang dana nya bersumber dari Dana Penyertaan Modal Kabupaten Kupang.

Dari hasil penyidikan, didapati bahwa para direktur perusahaan tersebut tidak pernah mengikuti lelang proyek yang dimaksud, yakni Pembangunan SPAM IKK Tarus TA. 2015 dan Pembangunan Resevoar 100m3 di Tarus TA. 2016.

“Mereka hanya menandatangani dokumen kontrak pekerjaan yang diberikan oleh David Rihi Lape, sedangkan proses lelang kemudian pelaksanaan pekerjaan termasuk addendum kontrak hingga proses penagihan pembayaran pekerjaan, para direktur perusahaan tersebut tidak pernah terlibat, termasuk uang pembayaran proyek pun tidak pernah diterima oleh para direktur,” beber Kajari.

Terhadap bukti pembayaran berupa kwitansi sebanyak kurang lebih tiga lembar yang ada tanda tangan mereka selaku pemilik perusahaan, ternyata mereka tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut ataupun diberitahukan untuk ditandatangani dan juga tidak menerima uang pembayaran yang dimaksud.

“Yang diketahui oleh para direktur perusahaan ini, bahwa perusahaan mereka dipinjam (pinjam bendera) oleh David Rihi Lape untuk mengerjakan pekerjaan di PDAM Kabupaten Kupang, sehingga para direktur pemilik perusahaan mendapatkan fee atas jasa pinjam bendera masing-masing sebesar Rp 27 juta untuk pekerjaan SPAM IKK Tarus 2015, dan satunya lagi mendapatkan layanan lain berupa mengurusi perizinan perusahaannya setara Rp 10 juta,” lanjut mantan Kajari Lembata itu yang didampingi Plh. Kasi Pidsus, Shelter Wairata, SH.

Atas dasar keterangan para saksi, penyidik langsung menyita barang bukti uang sebesar Rp 27 juta yang merupakan fee pinjam bendera dari direktur perusahaan pemenang pekerjaan SPAM IKK Tarus di ruang Pidana Khusus  kantor Kejaksaan Negeri Serang.

Selain memeriksa saksi di Serang, Banten, penyidik pun telah berkoordinasi dengan ahli keuangan negara pada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Negara di Jakarta terkait perkara tersebut, sehingga penyidik akan memanggil beberapa saksi ahli untuk membuat terang penyidikan tersebut. (wil)