HUKRIM  

Korupsi PDAM Kupang, Jaksa Sita Uang Rp 22,4 Juta dari CV Sains Group, Fee dari Yunias Laiskodat

Korupsi PDAM Kupang, Jaksa Sita Uang Rp 22,4 Juta dari CV Sains Group, Fee dari Yunias Laiskodat

KUPANG, PENATIMOR – Tim penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Kupang kembali menyita barang bukti berupa uang tunai dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Kabupaten Kupang.

Selasa (29/3/2022) pagi, penyidik menyita barang bukti uang tunai senilai Rp 22.421.000 yang merupakan fee pinjam bendera perusahaan CV Sains Group Consultan oleh Yunias Laiskodat pada pelaksanaan survey dan perencanaan proyek di PDAM tahun 2015 dan 2016 yang dananya bersumber dari Dana Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang kepada PDAM Kabupaten Kupang.

Penyitaan dilakukan tim penyidik yang dipimpin langsung oleh Plh. Kasi Pidsus, Shelter Wairata, SH.

Shelter kepada wartawan, mengatakan, sesuai kesepakatan Yunias Laiskodat dengan Ignatius Dapa selaku Direktur CV Sains Group, biaya pinjam bendera sebesar 5% setelah dipotong pajak dari nilai proyek jasa konsultan tahun 2015 dan 2016.

Penyitaan barang bukti uang ini dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Kota Kupang, yang diserahkan oleh salah satu karyawan CV Sains Group atas dasar perintah Direktur CV Sains Group Ignatius Dapa dikarenakan yang bersangkutan sedang sakit dan dirawat pada salah satu rumah sakit di Kota Kupang.

Sementara, Yunias Laiskodat dalam tiga kali pemeriksaan sebagai saksi di kantor Kejari Kabupaten Kupang, telah memberikan keterangan kepada penyidik terkait perannya dalam proyek-proyek di PDAM Kabupaten Kupang yang menggunakan dana penyertaan modal dari Pemkab Kupang.

Hal ini disampaikan Plh. Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Kupang, Shelter Wairata, SH., kepada wartawan, usai pemeriksaan terhadap Yunias Laiskodat, belum lama ini.

Shelter yang diwawancarai di ruang kerjanya, mengatakan, Yunias Laiskodat selaku pemilik perusahaan CV Triparty Enginering, mengakui pada tahun 2015 dan 2016 mengikuti tender jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas dengan menggunakan perusahan lain yakni CV Sains Group Consultan untuk perencana dan CV El Emunah untuk konsultan pengawas.

Peminjaman bendera/perusahaan dilakukan Yunias karena perusahaan miliknya minim pengalaman dalam pekerjaan perpipaan.

Masih menurut Shelter, guna memperlancar proses pelelangan dengan tujuan agar perencanaan dan pengawasan dikerjakan Yunias Laikodat, sehingga ketiga perusahaan yakni CV Triparty Enginering, CV Sains Group Consultan dan CV EL Emunah digunakan Yunias untuk mengikuti lelang hingga proses pembuatan dokumen penawaran dibuat oleh Yunias sendiri untuk seluruh perusahaan.

Namun tidak seluruh perbuatan Yunias Laiskodat menggunakan perusahaan
orang lain diizinkan pemiliknya.

Untuk CV Sains Group, Yunias Laiskodat hanya diberi izin menggunakan pada tahun 2015, tetapi tahun 2016 digunakan tanpa izin direktur CV Sains Group.

Sedangkan CV El Emunah digunakan Yunias tanpa izin dan sepengetahuan pemilik perusahaan tersebut.

“Atas pinjam bendera tersebut Direktur CV Sains Group mendapatkan fee sebesar Rp 30 juta,” beber Shelter.

Masih menurut Shelter bahwa telah diakui oleh Yunias, bahwa selama proses pekerjaan dia selalu berkonsultasi dengan Tris Talahatu, dan setiap turun lapangan pun bersama dengan Tris Talahatu, hingga proses penagihan pembayaran atas nama konsultan perencana maupun dan pengawasan, Yunias tidak pernah ditegur oleh PPK Tris Talahatu maupun PPK Anik Nurhayati, sehingga bagi Yunias pinjam bendera bukanlah hal yang dilarang.

Selain itu, lanjut Shelter, diakui juga oleh Yunias bahwa dalam proses perencanaan seluruh tenaga ahli yang ada dalam kontrak Tahun 2015 atau 2016 hanyalah digunakan nama mereka, sedangkan tim ahli yang kerja adalah ahli yang didatangkan oleh Yunias dari Makassar.

“Oleh karena itu penyidik sudah mengantongi nama-nama orang yang terlibat dalam proses perencanaan yang dapat dikatakan bondong tersebut, dan penyidik akan memanggil para ahli tersebut,” kata Shelter.
Diberitakan sebelumnya, perkara dugaan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal dari Pemkab Kupang ke PDAM Kabupaten Kupang senilai Rp 6,5 miliar pada tahun anggaran 2015-2016 telah mengerucut pada calon tersangka.

Tim penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Kupang saat ini telah mengantongi calon tersangka pasca melakukan ekpose perkara di BPKP Perwakilan NTT, Jumat (26/3/2022).

Plh. Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Kupang, Shelter Wairata, SH., yang diwawancarai awak media ini, Sabtu (26/3/2022), mengatakan, dari hasil penyidikan yang dilakukan, pihaknya telah menemukan pihak-pihak yang dinilai patut bertanggung jawab secara hukum dalam perkara dugaan korupsi PDAM Kabupaten Kupang.
“Nama-nama calon tersangka sudah kami ajukan ke pak Kajari. Saat ini berkasnya lagi di meja pak Kajari. Kita menunggu petunjuk beliau,” kata Shelter.

Masih menurut Shelter, sesuai petunjuk Kajari, tim penyidik segera melakukan gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyidikan.

“Dalam gelar perkara nanti juga akan dievaluasi peran masing-masing saksi yang sudah diperiksa, khususnya calon tersangka, yang akhirnya melakukan penetapan tersangka,” jelas Shelter.
Dia menambahkan, tim penyidik juga telah mengagendakan untuk memeriksa tambahan seluruh saksi yang sudah pernah diperiksa sebelumnya.

“Seluruh saksi segera kami panggil lagi untuk diperiksa tambahan,” imbuhnya.

Tim penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Kupang juga telah melakukan ekspose ke BPKP Perwakilan NTT, terkait penanganan perkara dugaan korupsi terkait penggunaan dana penyertaan modal bagi PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang untuk pembangunan dan jaringan SPAM tahun anggaran 2015 – 2016 senilai Rp 6,5 miliar.

Ekspose perkara dilakukan tim penyidik yang dipimpin oleh Plh. Kasi Pidsus, Shelter Wairata, SH., di kantor BPKP Perwakilan NTT, Jumat (25/3/2022).

Pada kesempatan itu, tim penyidik telah mempresentasikan hasil penyidikan perkara ini sekaligus meminta pihak BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian negara.

Plh. Kasi Pidsus, Shelter Wairata yang diwawancarai, membenarkan pelaksanaan ekspose perkara tersebut.

“Sejak awal penanganan perkara ini, kami selalu koordinasi dengan BPKP. Tadi kami sudah ekspose posisi kasusnya, dan auditor BPKP segera lakukan penghitungan kerugian negara,” kata Shelter.

Shelter menambahkan, dalam perkara ini, tim penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Kupang telah memeriksa puluhan orang saksi.

Para saksi yang diperiksa kata Shelter, termasuk mantan Bupati Kabupaten Kupang Ayub Titu Eki, mantan Ketua DPRD Kabupaten Kupang Yos Lede, mantan Direktur PDAM Kabupaten Kupang Johanis Ottemoesoe, Kepala DPPKAD Anton Suriasa, Direktur PT Tirta Engineering Yunias Laiskodat (Konsultan Perencana dan Pengawas), dan David Lape Rihi Lape.

Tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti di kantor PDAM Kabupaten Kupang.

Barang bukti yang disita penyidik berupa 1 unit genset berkapasitas besar, uang tunai Rp 82.081.140 yang adalah sisa dana penyertaan modal, serta 66 dokumen terkait proyek di PDAM Kabupaten Kupang yang menggunakan dana penyertaan modal dari Pemkab Kupang tahun 2015-2016.

Penyidik juga telah menyita uang honor dari mantan Direktur PDAM Kabupaten Kupang, PPK, dan Pokja yang adalah pengelola dana penyertaan modal namun tak mendasar senilai Rp 70.715.000.

Tidak hanya itu, penyidik juga telah menyita barang bukti uang tunai senilai Rp 27 juta yang adalah fee pinjam bendera/perusahaan PT Annisa Prima Lestari.

Termasuk penyitaan uang tunai Rp 22.421.000 yang merupakan biaya pinjam bendera CV Sains Group Consultan.

Dengan demikian total uang tunai diduga hasil kejahatan yang sudah disita tim penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Kupang saat ini sebesar Rp 202.217.140. (nus)