Korupsi PDAM Kupang, Jaksa Beberkan Peran Yunias Laiskodat

Korupsi PDAM Kupang, Jaksa Beberkan Peran Yunias Laiskodat

OELAMASI, PENATIMOR – Fakta mengejutkan terungkap dalam penyidikan perkara dugaan korupsi terkait penggunaan dana penyertaan modal bagi PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang untuk pembangunan dan jaringan SPAM tahun anggaran 2015 – 2016 senilai Rp 6,5 miliar.

Perkara ini tengah disidik penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Kupang dan telah mengerucut pada pihak-pihak yang dinilai paling bertanggung jawab secara hukum.

Sudah puluhan saksi diperiksa tim penyidik, begitupun barang bukti yang disita berupa dokumen-dokumen proyek, genset dan mesin pompa air, serta uang tunai senilai Rp 100 juta lebih.

Fakta mengejutkan terungkap dalam pemeriksaan terhadap saksi Yunias Laiskodat.

Yunias dalam tiga kali pemeriksaan, telah memberikan keterangan kepada penyidik terkait perannya dalam proyek-proyek di PDAM Kabupaten Kupang yang menggunakan dana penyertaan modal dari Pemkab Kupang.

Hal ini disampaikan Plh. Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Kupang, Shelter Wairata, SH., kepada wartawan, usai pemeriksaan terhadap Yunias Laiskodat, belum lama ini.

Shelter yang diwawancarai di ruang kerjanya, mengatakan, Yunias Laiskodat selaku pemilik perusahaan CV Triparty Enginering, mengakui pada tahun 2015 dan 2016 mengikuti tender jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas dengan menggunakan perusahan lain yakni CV Sains Group Konsultan untuk perencana dan CV El Emunah untuk konsultan pengawas.

Peminjaman bendera/perusahaan dilakukan Yunias karena perusahaan miliknya minim pengalaman dalam pekerjaan perpipaan.

Masih menurut Shelter, guna memperlancar proses pelelangan dengan tujuan agar perencanaan dan pengawasan dikerjakan Yunias Laikodat, sehingga ketiga perusahaan yakni CV Triparty Enginering, CV Sains Group Consultan dan CV EL Emunah digunakan Yunias untuk mengikuti lelang hingga proses pembuatan dokumen penawaran dibuat oleh Yunias sendiri untuk seluruh perusahaan.

Namun tidak seluruh perbuatan Yunias Laiskodat menggunakan perusahaan
orang lain diizinkan pemiliknya.

Untuk CV Sains Group, Yunias Laiskodat hanya diberi izin menggunakan pada tahun 2015, tetapi tahun 2016 digunakan tanpa izin direktur CV Sains Group.

Sedangkan CV El Emunah digunakan Yunias tanpa izin dan sepengetahuan pemilik perusahaan tersebut.

“Atas pinjam bendera tersebut Direktur CV Sains Group mendapatkan fee sebesar Rp 30 juta,” beber Shelter.

Masih menurut Shelter bahwa telah diakui oleh Yunias, bahwa selama proses pekerjaan dia selalu berkonsultasi dengan Tris Talahatu, dan setiap turun lapangan pun bersama dengan Tris Talahatu, hingga proses penagihan pembayaran atas nama konsultan perencana maupun dan pengawasan, Yunias tidak pernah ditegur oleh PPK Tris Talahatu maupun PPK Anik Nurhayati, sehingga bagi Yunias pinjam bendera bukanlah hal yang dilarang.

Selain itu, lanjut Shelter, diakui juga oleh Yunias bahwa dalam proses perencanaan seluruh tenaga ahli yang ada dalam kontrak Tahun 2015 atau 2016 hanyalah digunakan nama mereka, sedangkan tim ahli yang kerja adalah ahli yang didatangkan oleh Yunias dari Makassar.

“Oleh karena itu penyidik sudah mengantongi nama-nama orang yang terlibat dalam proses perencanaan yang dapat dikatakan bondong tersebut, dan penyidik akan memanggil para ahli tersebut,” kata Shelter.

Sebelumnya, Yunias Laiskodat saat diwawancarai awak media ini, justru menilai ada kelemahan di birokrasi, karena sebagai pihak ketiga hanya berpikir untuk mendapat pekerjaan.

“Sebenarnya sekuritinya harus ada di pihak birokrasi. Kita yang pihak ketiga ikut terbawa karena birokrasinya,” sebut Yunias Laiskodat yang mengaku dicecar puluhan pertanyaan dalam pemeriksaan.

Sebagai pihak ketiga, Yunias mengaku sangat menginginkan agar pekerjaan yang dilakukan betul-betul sesuai dan bermanfaat, namun karena persoalan di birokrasi mengakibatkan pekerjaan tersebut menjadi tertunda.

Yunias juga membantah ada persoalan dalam pekerjaan yang dilakukannya.

“Khusus untuk pekerjaan di Semau itu banyak yang masuk penjara tahun 2010 atau 2012. Makanya masuk tahun 2015, saya mau tidak ada yang seperti itu lagi. Jadi betul-betul sampai bermanfaat,” jelas Yunias.

Namun, terhadap pekerjaan yang dilakukan, menurutnya tidak bermanfaat karena proyek itu tidak dilanjutkan lagi.

“Seharusnya ada pekerjaan lanjutan. Dia punya jaringan semua sudah ada. Hanya karena tidak dilanjutkan,” imbuhnya. (wil)