HUKRIM  

Ketua Pengadilan Negeri Kupang Diadukan ke Pengadilan Tinggi

Ketua Pengadilan Negeri Kupang Diadukan ke Pengadilan Tinggi

KUPANG, PENATIMOR – Kuasa hukum Julius Penun cs, Daud Y. Dollu, mengadukan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang ke Pengadilan Tinggi Kupang, Kamis (24/3/2022).

Saat datang mengadu ke Pengadilan Tinggi, Daud didampingi Ferdidand Dethan yang merupakan kuasa hukum Yohanes Limau dan Ferdinand Limau.

Pengaduan yang dilakukan ke Pengadilan Tinggi berkaitan dengan perkara tanah seluas 30 hektare di Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Menurut Daud, permasalahannya karena di atas tanah seluas 30 hektare tersebut terdapat dua salinan putusan PN Kupang yakni putusan Nomor 165 dan Nomor 118.

Putusan pertama bernomor 165 menurut Daud, berawal dari sengketa antara kliennya dengan Edward Adu.

Perkaranya dimenangkan oleh kliennya sebagai pemilik sah atas tanah seluas 30 hektare tersebut.

Sengketa itu, melahirkan keputusan dengan Nomor: 165/pdt.G/2015/PN.Kpg dan dimenangkan oleh Yulius Penun.

“Putusan 165 menghasilkan akta perdamaian tanah seluas 30 hektare sudah diserahkan oleh Edward Adu ke Yulius Penun, dkk tahun 2015,” katanya.
Di tahun 2018, demikian Daud, anak angkat Thomas Penun Limau menggugat lagi Edward Adu atas obyek yang sama. Perkaranya dimenangkan oleh anak angkat.

“Selanjutnya kami melayangkan gugatan terhadap anak angkat dengan nomor perkara 259 dan sampai sekarang prosesnya sementara berjalan. Jadi obyek itu masih dalam sengketa,” ujarnya.

Namun, sementara proses persidangan berjalan, Ketua Pengadilan Negeri Kupang melakukan Aamaning (eksekusi) dan konstatering (pencocokan).

Tindakan itu mengarah ke eksekusi terhadap kliennya dan obyek sengketa yang masih dalam proses persidangan.

“Kami menganggap itu melanggar aturan. Karena keluarga Penun Cs bukan pihak dalam perkara itu. Kami anggap bentuk kesengajaan untuk melanggar aturan. Kami mengadukan ke PT supaya ada pengawasan,” tandasnya.

Sementara itu, Ferdidand Dethan, kuasa hukum Yohanes Limau dan Ferdinand Limau, menegaskan, keberatan-keberatan sudah disampaikan ke Pengadilan.

“Setelah bersurat kami juga sudah lakukan gugatan. Kami minta Ketua Pengadilan Negeri supaya tidak melakukan hal semena-mena. Kami minta supaya jangan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada eksekusi,” ujarnya.

Ferdinand pun berharap sebelum ada putusan tetap perkara 259, maka tidak boleh ada aktivitas di atas obyek sengketa. Jika masih tetap ada aktivitas, maka pihaknya akan mengadukan ke Pengadilan Tinggi (PT), Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) terhadap Ketua Pengadilan Kelas 1A Kupang.

Dimana kliennya sebagai pemilik sah atas tanah dan terhadap hal yang sama belum bisa dilakukan tindakan hukum apapun di atasnya.

“Kami sudah sampaikan maksud dan tujuan kami, setelah ini kami akan bersurat secara resmi. Pada prinsipnya kami minta kepada Ketua PN Kupang agar bersabar untuk melakukan konstatering terhadap lahan obyek sengketa. Apalagi klien kami ini pemilik yang sah. Memperoleh tanah berdasarkan warisan. Kami keberatan terhadap kegiatan Aanmaning dan konstatering terhadap klien kami,” tandasnya.

Terpisah, Panitera PN Kupang, Julius Bolla, yang dikonfirmasi media ini, Jumat (25/3/2022) siang, mengatakan laporan yang diajukan kuasa hukum Julius Penun ke Pengadilan Tinggi (PT) merupakan hak pelapor.

“Karena setiap orang mempunyai hak untuk mengadukan, tetapi pihak Pengadilan Negeri bertindak sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku,” tandas Julius.

Dijelaskan Julius bahwa konstatering yang dilakukan pihak PN itu merupakan bagian dari proses eksekusi, untuk dapat melengkapi putusan, sehingga Pengadilan tidak salah dalam melakukan eksekusi.
Sehingga perlu memandang bahwa konstatering terhadap obyek sengketa, untuk memastikan luas maupun batas- batas dari objek sengketa perkara.

“Konstatering.merupakan bagian dari proses pelaksanaan eksekusi sebelum melakukan eksekusi, sehingga Pengadilan tidak salah langkah dalam melakukan eksekusi,” jelasnya.

“Terkait surat yang dikirim kuasa hukum Yulius Penun cs kepada Pengadilan Negeri, untuk hal itu, tidak semua surat harus dijawab Pengadilan,” imbuhnya. (wil)