Diduga Pengelolaan Dana PEM di Kelurahan Fatukoa-Kupang Bermasalah, Warga Minta APH Periksa

Diduga Pengelolaan Dana PEM di Kelurahan Fatukoa-Kupang Bermasalah, Warga Minta APH Periksa

KUPANG, PENATIMOR – Pengelolaan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kelurahan Fatukoa, Kota Kupang, senilai Rp 700 juta diduga bermasalah.

Dana PEM di Kelurahan Fatukoa digulirkan ke masyarakat sejak tahun 2013, 2015 dan 2017 dan sampai saat ini pengembaliannya tidak jelas.

Kondisi ini menghambat kesempatan masyarakat lainnya yang juga ingin mendapat pinjaman dana PEM.

Hal ini disampaikan oleh Daniel Aluman, salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Fatukoa, Selasa (8/3/2022) siang, usai bertemu Lurah Fatukoa, Melkior Nakmofa.

Dengan ketidakjelasan pengelolaan dana PEM ini, Daniel meminta agar Inspektorat Kota Kupang melakukan audit.

Dia juga menilai bahwa dari awal pengguliran dana PEM hingga saat ini, tidak ada data administrasi dalam pengembaliannya secara jelas dan hal tersebut menyusahkan masyarakat lainnya yang ingin mengajukan pinjaman.

“Terkait dengan dana PEM yang tidak ada kejelasan pengembaliannya ini, harus dilakukan audit oleh APH (Aparat Penegak Hukum), sehingga pengembalian keuangan negara dapat berjalan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Daniel.

Daniel juga meminta kepada aparat penegak hukum agar segera memeriksa pengurus dana PEM Kelurahan Fatukoa.

“Sebab ini uang negara jadi pertanggung jawabannya harus jelas penyalurannya sekaligus pengembaliannya kepada pemerintah,” imbuhnya.

Menurut Daniel, dana PEM senilai Rp 700 juta lebih itu hingga saat ini masih bermasalah dan tidak ada pertanggung jawabannya.

“Dana yang sudah digulirkan hingga saat ini tidak jelas pengembaliannya, juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai masyarakat kami merasa resah dengan hal ini,” imbuh warga RT 009/RW 002 Kelurahan Fatukoa ini.

Dia sangat berharap Pemerintah Kota Kupang dapat menyelesaikan persoalan ini sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi di kelurahan lain.

“Kami sebagai masyarakat meminta perhatian pemerintah Kota Kupang untuk mengatasi masalah ini, karena dana PEM diperuntukkan untuk masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi apalagi dimasa pandemi Covid-19 saat ini,” harap Daniel.

Diketahui bahwa terkait pengelolaan dana PEM diurus oleh Ketua LPM. (wil)