Berkas P-21, Kuasa Hukum Randy Apresiasi Polda, Kritik Penerapan Pasal

Berkas P-21, Kuasa Hukum Randy Apresiasi Polda, Kritik Penerapan Pasal

KUPANG, PENATIMOR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT telah menetapkan berkas perkara dugaan tindak pidana pembunuhan ibu AM (31) dan anak LM (1) telah lengkap atau P-21.

Kasus dugaan pembunuhan yang hingga saat ini menyita perhatian publik itu tetap dengan tersangka tunggal Randy Bajideh.

Apresiasi diberikan kepada penyidik Ditreskrimum Polda NTT yang telah bekerja keras menyelesaikan penyidikan perkara ini walaupun mendapatkan banyak tekanan.

Berkas perkara P-21 setelah empat kali berkas tersebut bolak-balik Polda NTT – Kejati NTT.

Hal ini disampaikan oleh Yance Tobias Mesah selaku kuasa hukum tersangka Randy Bajideh, ketika dikonfirmasi media ini, Jumat (25/3/2022) petang.

Dijelaskan Yance, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, pihaknya tinggal menunggu penyidik Polda NTT untuk secepatnya melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II), agar bisa segera disidangkan di Pengadilan.

“Kita menunggu kapan berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan, untuk kita menguji semua keterangan dari tersangka dan saksi yang telah termuat dalam BAP,” jelas Yance.

“Dengan dinyatakan P-21 dan dilimpahkan ke Pengadilan, maka sebagai kuasa hukum dari Randy, kami yang mempunyai hak untuk hadir dan duduk dalam ruang persidangan,” lanjut dia.

Menurut Yance, selama ini banyak opini yang beredar bahwa ada tersangka lain, maka dengan berkas perkara P-21 maka semua itu menjadi tidak benar.

Terkait dengan penerapan Pasal 340 KUHP, sebagai kuasa hukum yang mendampingi tersangka Randy dalam pemeriksaan tidak bisa menafsirkan apakah perbuatan tersangka mengarah ke Pasal 340.

Tetapi selalu kuasa hukum, Yance mengaku berkeyakinan bawah pasal yang masuk adalah Pasal 338, karena dilakukan secara spontan atau penganiayaan hingga meninggal.

Diberitakan sebelumnya, jaksa peneliti pada Kejati NTT telah menetapkan berkas perkara ini telah P-21.

Hal disampaikan oleh Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim, SH., kepada wartawan di Kupang, Rabu (23/3/2022) malam. (wil)