Polres Kupang Dipraperadilan, Kuasa Hukum Optimis Menang

Polres Kupang Dipraperadilan, Kuasa Hukum Optimis Menang

OELAMASI, PENATIMOR – Lazarus Anthonius Bell, tersangka kasus dugaan penambangan pasir laut secara ilegal mengajukan praperadilan terhadap Polres Kupang, Polda NTT.

Kasus penambangan pasir laut ilegal ini terjadi di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.

Upaya praperadilan sudah diajukan oleh tersangka, Lazarus Anthonius Bell di Pengadilan Negara Oelamasi.

Namun dalam sidang pertama yang digelar Pengadilan, pihak Satreskrim Polres Kupang tidak hadir tanpa alasan.
Emanuel Passar selaku kuasa hukum tersangka pada Kamis (3/2/2022) petang, mengaku kecewa atas ketidakhadiran pihak Satreskrim Polres Kupang, lantaran surat dari Pengadilan telah diserahkan ke Mapolres Kupang sejak sepekan yang lalu.

“Tapi itu juga tidak diindahkan oleh Termohon (Satreskrim) untuk menghadiri persidangan praperadilan ini, bahkan tanpa alasan yang jelas,” kata Emanuel didampingi rekannya Leo Lata Open, SH.

Terhadap ketidakhadiran Satreskrim Polres Kupang, Kuasa Pemohon sempat meminta ketegasan dari hakim agar proses persidangan berikut bisa dilanjutkan sesuai dengan agenda.

Mengingat Praperadilan sendiri adalah kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus tentang sah tidaknya penetapan tersangka, penahanan dan penyitaan barang bukti dengan batas waktu tidak lebih dari tujuh hari sudah harus diputus.

Lazarus Anthonius Bell, S.Pd., mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ditambah kuasa pemohon praperadilan, Aldri Dalton Ndolu, bahwa pihaknya optimis akan menang dan permohonanya bisa dikabulkan hakim praperadilan, dikarenakan terdapat sejumlah kejanggalan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Kupang dalam penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya.

“Jadi prinsipnya klien kami ini sudah ditahan polisi selama 119 hari lewat proses penyidikan yang sangat panjang termasuk soal minimal dua alat bukti sesuai hukum acara yang berlaku, tentunya perlu diuji lewat lembaga Praperadilan ini,” ujarnya.

Kuasa hukum pemohon lainnya, Adi Bullu, SH., mempertanyakan soal SPDP dalam proses penyidikan atas kliennya namun mereka mengakui bahwa menghormati proses penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Kupang.

Selain itu, terjadi kejanggalan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres, dimana terdakwa dikeluarkan dari tahanan tanpa adanya penangguhan, sedangkan prosedur KUHP sebenarnya tahanan dikeluarkan setelah masa tahanan 120 hari selesai dan bebas demi hukum.

“Namun kenyataanya, klien kami ini dikeluarkan setelah 119 hari sehingga kami mempertanyakan apa sebenarnya yang menjadi dasar hukumnya,” tanya Adi.

Dia meminta agar dalam  praperadilan penetapan status tersangka atas klien mereka yang ditetapkan oleh Satreskrim Polres Kupang tersebut, bisa membuka apakah kinerja kepolisian benar ataukah perlu adanya peninjauan terutama pada unsur dua alat bukti yang dimiliki Polres.

“Sehingga dalam pandangan kami selaku kuasa hukum, kami akan mengujinya lewat praperadilan dan berharap klien kami bisa mendapatkan keadilan,” tandas Adi. (wil)