Menang Praperadilan Atas Polda NTT, PH Christa Jaya Lapor Mabes Polri, Minta Lanjutkan Penyidikan

Menang Praperadilan Atas Polda NTT, PH Christa Jaya Lapor Mabes Polri, Minta Lanjutkan Penyidikan

KUPANG, PENATIMOR – Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Chirsta Jaya telah memenangkan praperadilan terhadap Polda NTT terkait dikeluarkan SP3 atas laporan polisi terhadap Notaris Albert Riwu Kore.

Majelis hakim dalam amar putusannya, mengabulkan sebagian permohonan praperadilan, maka SP3 Polda NTT terhadap laporan polisi untuk Notaris Albert Riwu Kore dibatalkan.

Hakim juga menilai bahwa SP3 laporan BPR Christa Jaya terhadap Notaris Albert Riwu Kore cacat hukum.

Laporan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dinilai hakim sudah memenuhi unsur pidana dan sudah cukup alat bukti.

Menindaklanjuti putusan Praperadilan oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Kupang, BPR Chirsta Jaya melalui penasehat hukum (PH) melakukan pengaduan masyarakat (Dumas).

Penasehat Hukum BPR Christa Jaya, Samuel David Adoe, SH., kepada media ini, Selasa (14/2/2022), mengatakan bahwa pihaknya telah malakukan Dumas ke Irwasum, Propam dan Bareskrim Mabes Polri.

“Hal ini dilakukan sesuai dengan koordinasi kami, sebelum melakukan Praperadilan terkait kasus yang kami tangani, dan pihak Mabes Polri juga menunggu putusan praperadilan. Sehingga setelah menerima salinan putusan, kami langsung berkoordinasi,” terang advokat muda di Kupang yang akrab dipanggil Adi Adoe itu.

Dia juga mengaku telah melakukan Dumas ke Polda NTT dengan melampirkan salinan putusan pengadilan.

Pengaduan telah dimasukkan ke Kapolda NTT, Wakapolda NTT, Irwasda dan Kabid Propam Polda NTT.

“Pengaduan masyarakat ini dengan tujuan agar pihak kepolisian Polda NTT bisa mengetahui bahwa kami sebagai pelapor telah menindaklanjuti SP3 dengan melakukan praperadilan. Hasil praperadilan kami laporkan dengan Dumas terkait putusan praperadilan yang telah dikabulkan,” ungkap Adi Adoe.

“Sehingga Kapolda NTT mengetahui bahwa langkah praperadilan yang kita lakukan ini benar dan sudah melalui proses praperadilan yang berkekuatan hukum tetap,” lanjut dia.

Adi Adoe juga menyebutkan bahwa dalam Dumas yang dimasukkan, pihaknya meminta agar penyidik Direskrimum Polda NTT agar secepat mungkin membuka kembali perkara ini, dengan berdasarkan perintah hakim dalam putusannya.

“Kami minta secepatnya penyidik membuka kembali perkara ini untuk dilanjutkan kembali penyidikannya,” tandas Adi Adoe.

Sebelumnya, Kapolda NTT dalam arah kebijakannya, terkait pelayanan prima, berkomitmen agar seluruh laporan polisi harus dituntaskan. (wil)