Haji Darwis Gugat Bupati Kupang Rp 35,3 Miliar, Terkait Pembangunan GOR

Haji Darwis Gugat Bupati Kupang Rp 35,3 Miliar, Terkait Pembangunan GOR

OELAMASI, PENATIMOR – Pengadilan Negeri (PN) Oelamasi menggelar sidang perdana perkara perdata Nomor: 5/Pdt.6/2022/PN.Olm antara Penggugat Haji Muhammad Darwis selaku Direktur PT Dua Sekawan melawan Bupati Kupang selaku Tergugat I dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kupang.

Sidang berlangsung di ruang sidang PN Oelamasi, Kamis (20/1/2022) sekira pukul 12.00 Wita.

Penggugat mendalilkan para tergugat telah wanprestasi dalam pekerjaan Pembangunan Baru Prasarana GOR dengan sumber dana dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019.

Penggugat dalam dalilnya menyatakan telah menyelesaikan paket pekerjaan pembangunan baru prasarana GOR 100% sebagaimana tertuang dalam addendum Surat Perjanjian Kerja II Nomor: 14/PPK/PRASARANA-GOR/2020 tanggal 14 April 2020 terhadap Surat Kesepakatan bersama Nomor: 12/PPK/PRASARANA-GOR/2019 tanggal 31 Maret 2019, maka pada tanggal 23 November 2020 Penggugat mengajukan permohonan pembayaran 100% melalui surat Nomor: 81/PT.DS/XI/2020, dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait.

Dokumen yang dilampirkan adalah Surat perjanjian Nomor: 02/PPK/PRASARANA-GOR/2019 tanggal 19 Juli 2019.

Penggugat juga melampirka dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja Perubahan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) kontrak Nomor: 05/PPK/PRASARANA-GOR/2019 tanggal 09 Desember 2019.

Kemudian, Addendum Surat Perjanjian kerja  (kontrak) Nomor: 10/PPK/PRASARANA-GOR/2019 tanggal 16 Desember 2019.

Dilampirkan pula Surat Kesepakatan bersama Nomor: 12/PPK/PRASARANA-GOR/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Addendum Surat Perjanjian Kerja II (kontrak) Nomor: 14/PPK/PRASARANA-GOR/2020 tanggal 14 April 2020.

Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 48/PT.DS/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.

Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 06/PPK/IX/2020 tanggal 13 Nopember 2020.

Berita acara serah terima Pekerjaan (PHO) Nomor:07/PPK/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020.

Jaminan pemeliharaan (maintenance Bond) dari PT. Jamkrida NTT Nomor Reg: 00014 sebesar Rp 580.400.000.

Namun sampai sekarang kekurangan pembayaran pekerjaan tersebut belum dibayarkan oleh para Tergugat.

Dalam Petitum gugatannya Penggugat menggugat majelis hakim untuk:

a.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

b.Menyatakan hukum bahwa;
-Surat perjanjian Nomor: 02/PPK/PRASARANA-GOR/2019 tanggal 19 Juli 2019.
-Addendum Surat Perjanjian Kerja Perubahan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) kontrak Nomor: 05/PPK/PRASARANA-GOR/2019 tanggal 09 Desember 2019.
-Addendum Surat Perjanjian kerja  (kontrak) nomor: 10/PPK/PRASARANA-GOR/2019 tanggal 16 Desember 2019.
-Surat Kesepakatan bersama Nomor: 12/PPK/PRASARANA-GOR/2019 tanggal 31 Desember 2019.
-Addendum Surat Perjanjian Kerja II (kontrak) nomor: 14/PPK/PRASARANA-GOR/2020 tanggal 14 April 2020.
Adalah sah dan berdasarkan hukum serta mengikat antara Penggugat dengan Para Tergugat.

c.Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat yang tidak mau melakukan sisa pembayaran sebesar Rp 5.571.840.000 kepada Penggugat adalag wanprestasi.
d.Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah:

-Sisa pembayaran sebesar Rp 5.571.840.000 dan harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
-Pembayaran bunga selama 17 (tujuh belas) bulan dari Agustus 2020 sampai dengan Desember 2021 dengan ketentuan bunga 2% perbulan sehingga menjadi 17×2% x Rp 5.571.840.000 = Rp 1.894.425.600, juga harus dibayar tunai dan seketika oleh para Tergugat kepada Penggugat atau bunga tetap dihitung hingga putusan Pengadilan.

-Pembayaran denda selama 518 hari terhitung 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan denda sebesar 1/1000 perhari sehingga menjadi 1/1000 x 5.571.840.000 x 518= Rp 2.886.026.640.

e.Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial karena usaha operasional perusahaan Penggugat terlambat karena tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk pengembangan usaha yang ditaksir mengalami kerugian immaterial sebesar Rp 25.000.000.000 dan harus dibayar tunai dan seketika kepada Penggugat.

f.Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000, per hari kepada Penggugat sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan.

g.Menyatakan sah sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Oelamasi.

h.Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebuh dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walau ada verzet banding maupun kasasi dari para Tergugat.

i.Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

5.Bahwa total gugatan yang diajukan Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp 35.352.292.240.

6.Bahwa dalam menghadapi gugatan tersebut Para Tergugat memberikan Kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: BU.180/195/HK/I/2022.

Sidang dipimpin Majelis Hakim Fransiskus Xaverius Lae, S.H., Fridwan Fina, S.H., Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dibantu Panitera Pengganti Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Hadir Jaksa Pengacara Negara yang hadir masing-masing Agustina Dekuanan, S.H.,M.H., Shelter F. Wairata, S.H., dan Vinsya Murtiningsih, S.H.

Hadir Penasihat Hukum Penggugat Abdul Wahab, SH.

Majelis Hakim menunjuk Mediator Affan Albone Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi .

Sidang berjalan aman, tertib dan lancar. sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu (26/1/2022) dengan agenda mediasi. (wil)