Kanwil Kemenkumham NTT Gelar Penyuluhan Hukum Pencegahan KDRT di Rutan Kupang

Kanwil Kemenkumham NTT Gelar Penyuluhan Hukum Pencegahan KDRT di Rutan Kupang

KUPANG, PENATIMOR – Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih tergolong cukup tinggi.

Perempuan umumnya sangat rentan menjadi korban KDRT.

Padahal di dalam falsafah Pancasila dan UUD 1945, setiap warga negara termasuk perempuan, berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Hal ini disampaikan Koordinator Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham NTT, Lesry M.N. Dite saat menjadi narasumber dalam kegiatan Penyuluhan Hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang, Kamis (18/11/2021).

“Statistik menunjukkan, mayoritas korban KDRT adalah perempuan. Mereka harus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat,” ucapnya.

Kanwil Kemenkumham NTT Gelar Penyuluhan Hukum Pencegahan KDRT di Rutan Kupang

Menurut Lesry, perempuan merupakan salah satu kelompok rentan yang harus dilindungi agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, serta perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Namun yang terpenting, segala bentuk kekerasan termasuk KDRT harus dicegah karena merupakan pelanggaran HAM.

“KDRT juga bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus,” tegasnya.

Kanwil Kemenkumham NTT Gelar Penyuluhan Hukum Pencegahan KDRT di Rutan Kupang

Penyuluhan hukum dengan topik Pencegahan KDRT ini diikuti para tahanan di Rutan Kupang, serta turut melibatkan Mahasiswa Magang Fakultas Hukum Universitas Katolik Widia Mandira (Unwira) Kupang.

Salah seorang mahasiswa, Yulianus E. Rudu menyambut baik kegiatan penyuluhan dalam upaya mengedukasi para tahanan. Baik menyangkut penegakan hukum terkait kasus KDRT, maupun dalam rangka menekan jumlah kasus KDRT di masyarakat.

“Paling tidak dapat dimengerti bahwa ada konsekuensi dari tindakan yang terlarang dalam rumah tangga,” ujarnya. (*/wil)