Polsek Oebobo Kalah Praperadilan

Polsek Oebobo Kalah Praperadilan

Kupang, penatimor.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan kuasa hukum Andi Efraim.

Putusan praperadilan dibacakan dalam persidangan yang berlangsung pada Jumat (9/7/2021) siang.

Andi Efraim mempraperadilankan Polsek Oebobo, Polres Kupang Kota, pasca penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan.

Sesuai informasi yang dihimpun, pasca putusan tersebut, Andi Efraim langsung dibebaskan dari tahanan Mapolsek Oebobo.

Polsek Oebobo Kalah Praperadilan

Dilansir sebelumnya, Polsek Oebobo, Polres Kupang Kota menjalani sidang praperadilan yang diajukan kuasa hukum Andi Efraim di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang, sejak Kamis (1/7/2021).

Gugatan praperadilan terhadap Polsek Oebobo pasca Andi Efraim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan.

Polsek Oebobo dalam sidang praperadilan  didampingi oleh kuasa hukum Mikael Feka, SH., MH., dan Bidang Hukum Polda NTT.

Sedangkan pemohon gugatan praperadilan Adi Efraim didampingi kuasa hukumnya Egiardus Bana dan Robertus Salu.

Kuasa hukum Polsek Oebobo Mikael Feka, kepada media ini, (1/7/2021), mengatakan bahwa dalam permohonan ada tiga pokok permohonan.

Permohonan yakni penetapan tersangka prematur dan tidak cukup alat bukti,  perkara tersebut adalah perkara perdata dan dalam penerapan pasal tunggal.

“Terhadap tiga dalil tersebut, hanya satu dalil saja yang masuk objek praperadilan yakni penetapan tersangka tidak cukup alat bukti,” kata Mikael

Lanjut nya, terhadap dalil tersebut klien nya Kapolsek Oebobo AKP Magdalena Mere, menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP yakni keterampilan saksi (ada 7 orang saksi) dan Surat (4 buah surat).

“Dengan demikian penetapan tersangka oleh termohon adalah sah,” jelas Mikael yang juga dosen Fakultas Hukum Unwira.

Terkait dengan Sprindik dan Surat Penangkapan pada hari yang sama yakni tanggal 19 Maret 2021 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum walaupun pada hari yang sama tetapi pada jam yang berbeda.

Sedangkan untuk dalil yang menyatakan bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata menurut Mikael adalah dalil prematur karena sudah masuk dalam pokok perkara yang seyogyanya diajukan dalam bentuk keberatan setelah dibacakan dakwaan oleh JPU.

Bahwa peristiwa yang ditangani termohon adalah perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

“Terhadap dalil ketiga termohon menerapkan pasal penipuan secara tunggal adalah di luar objek praperadilan tetapi terhadap dalil tersebut, kami menjelaskan bahwa terkait penerapan pasal adalah kewenangan penyidik berdasarkan fakta penyidikan,” jelas Mikael.

Menurut dia, setiap orang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang sah dan perkara ini masih dalam proses penyidikan bukan tidak mungkin akan ada penambahan tersangka tetapi tentunya harus didasarkan pada alat bukti. (wil)