Putusan Perkara Tanah Rumah Sakit Pratama Kupang, Pemprov NTT Kalah, Hakim Perintah Kosongkan Lahan

Putusan Perkara Tanah Rumah Sakit Pratama Kupang, Pemprov NTT Kalah, Hakim Perintah Kosongkan Lahan

Kupang, penatimor.com – Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) kalah dalam sengketa tanah yang kini menjadi lokasi pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP).

Sidang putusan dipimpin majelis hakim
Budi Aryono, SH.,MH., didampingi Hakim Anggota Rahmat Aries SB, SH.,MH., dan Maria Rosdiyanti Servina Maranda, SH., di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Kupang, Selasa (22/6/2021).

Perkara ini terdaftar dengan Nomor: 208/Pdt.G/2020/PN.KPG.

Perkara tanah antara penggugat Yohanes Liumau dengan tergugat Pemerintah Provinsi NTT dengan tanah yang diklaim seluas 55 hektare di Kelurahan Manulai 1, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Dimana di atas lahan sengketa tersebut sementara dibangun Rumah Sakit Pratama.

Putusan Perkara Tanah Rumah Sakit Pratama Kupang, Pemprov NTT Kalah, Hakim Perintah Kosongkan Lahan
Penggugat Yohanes Liumau didampingi kuasa hukum Biante Singh, SH.

Dalam amar putusan, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat.

Hakim juga memutuskan tergugat 1 maupun tergugat 4 yang memproses sertifikat hak milik pakai atas bidang tanah itu tidak sah.

Majelis hakim juga dalam diktum putusannya memutuskan bahwa lahan sengketa harus dikosongkan dari segala aktivitas.

Sementara, Biante Singh, SH., selaku kuasa hukum penggugat
Yohanes Liumau, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi putusan Majelis Hakim.

“Kami apresiasi putusan majelis haki., teryata kebenaran itu masih bisa
terungkap,” kata Biante.

Sebelum nya tergugat Pemprov NTT, pada tahun 2019 akhir, telah melakukan tindakan pembongkaran dan pengrusakan terhadap rumah masyarakat secara ilegal.

“Sehingga hari ini dengan putusan Majelis Hakim bahwa penggugat sah atas lahan sengketa tersebut,” tegas Biante.

Putusan Perkara Tanah Rumah Sakit Pratama Kupang, Pemprov NTT Kalah, Hakim Perintah Kosongkan Lahan

Lanjut nya, terhadap lahan sengketa yang saat ini telah dibangun Rumah Sakit Pratama, pihak penggugat sangat mendukung pembangunan rumah sakit tersebut.

Namun cara pemerintah dinilai tidak santun dan dari awal pihaknya susah menyampaikan tetapi tidak dihiraukan.

Dalam amar putusan juga, Majelis Hakim memerintahkan mengosongkan segala aktivas di lahan tersebut.

“Namun putusan ini belum inkrah. Kami akan dengan lapang dada menerima itikad baik pemerintah. Sehingga pembangunan rumah sakit bisa terus berjalan,” tandas Biante.

Sampai berita ini diturunkan pihak tergugat Pemprov NTT belum berhasil dikonfirmasi. (wil)