Menunggak Pajak Rp 100 Juta, KPK dan Pemkot Kupang ‘Segel’ The Kelapa Restaurant

Menunggak Pajak Rp 100 Juta, KPK dan Pemkot Kupang 'Segel' The Kelapa Restaurant

Kupang, penatimor.com – The Kelapa Restaurant & Sky Lounge Kupang yang berlokasi di Jalan Timor Raya, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, ‘disegel’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (23/6/2021) siang.

Pada restoran mewah itu ditempelkan poster pemberitahuan lantaran menunggak pajak hingga Rp 100 juta lebih, sesuai data Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Poster pemberitahuan menerangkan bahwa tempat tersebut belum melunasi kewajiban pajak daerah.

Terhadap tindakan tegas itu, manajemen restoran tersebut bersedia melunasi tunggakan pajak yang menjadi kewajibannya.

“Kami segera bayar. Memang ada kendala, pandemi Covid-19 sangat pengaruhi pendapatan kami,” kata Gatut, penanggung jawab restoran di pesisir pantai Kelapa Lima itu.

Sementara, Kasatgas Kursupgah Wilayah V KPK RI, Dian Patria di The Kelapa Restaurant, mengatakan, refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 selama masa pandemi yang berkepanjangan tentu sangat mempengaruhi keuangan daerah.

“Pemasukan pajak juga pasti terganggu, sehingga perlu optimalisasi semua potensi sumber pajak,” kata anggota KPK itu.
Harapannya, pemerintah Kota Kupang lebih maksimal lagi dalam menertibkan wajib pajak yang menunggak.

“Jangan ada pembiaran, harus lebih proaktif dan maksimal lagi,” harap Dian.

Masih menurut Dian, selain pemerintah daerah proaktif, para pelaku usaha dan masyarakat yang menjadi wajib pajak harus tertib dan taat memenuhi kewajibannya.

Pasalnya, dengan kehadiran KPK mendampingi Pemkot Kupang turun bersama-sama ke wajib pajak dengan pajak besar, dapat memberikan contoh dan pembelajaran kepada para wajib pajak lainnya.

“Kali ini didampingi KPK, kedepan Pemkot Kupang harus bisa sendiri dan harus lebih maksimal. Tegakan aturan-aturan yang ada, termasuk aturan mengenai sanksi. Sanksi terberat ya bisa penyitaan,” tandas Dian.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man yang turut dalam kegiatan tersebut, mengatakan, kerja sama dengan KPK dimaksudkan untuk menegakan citra pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi.

“Jadi hak rakyat diberi, hak pemerintah juga dibayarkan sesuai kewajiban. Kerja sama ini tidak hanya soal aset, tetapi juga pengawasan penggunaan APBD,” kata Wawali Hermanus Man.

Sedangkan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, dr I Wayan Ari Wijana, menambahkan, tunggakan pajak daerah Kota Kupang sesuai temuan BPK tahun 2020, meliputi Pajak Hotel dan Restoran sebesar Rp 3 miliar lebih dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) senilai Rp 31 miliar lebih.

“Total tunggakan pajak sebesar Rp 35 miliar. Kita upayakan selesaikan tunggakan ini agar tidak terus menjadi piutang. Bisa dengan cara menarik pajak atau dihapus sesuai ketentuan yang ada,” kata Ari.

Masih menurut Ari Wijana, kerja sama dengan KPK bertujuan menertibkan wajib pajak untuk optimalisasi potensi pajak daerah.

Terpantau, turut bersama dalam kegiatan penertiban wajib pajak itu, Plt. Inspektorat Daerah Kota Kupang Nuri Soengkono dan Kepala Badan Pendapatan dan  Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zeth Sony Libing.

Tim KPK dan Pemkot Kupang mendatangi dua wajib pajak restoran yaitu The Kelapa Restaurant dan Bakery di Bandara El Tari.

Sementara untuk wajib pajak PBB yang didatangi adalah pusat perbelanjaan TransMart di Kelurahan Fatululi dan pusat perumahan mewah Imperial World di Kelurahan Namosain. (ani)