Mantan Pimpinan Bank NTT Divonis 9 Tahun Penjara, Hakim Dinilai Abaikan Fakta Sidang, Penasehat Hukum Lapor KY

Mantan Pimpinan Bank NTT Divonis 9 Tahun Penjara, Hakim Dinilai Abaikan Fakta Sidang, Penasehat Hukum Lapor KY

Kupang, penatimor.com – Mantan Pimpinan Bank NTT Cabang Oelamasi di Kabupaten Kupang, Jhon Nedy Charles Sine alias Jhon Sine, divonis 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi.

Dalam putusan menyatakan Jhon Nedy Charles Sine alias Jhon Sine terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan.

Sidang putusan dipimpin oleh Majelis Hakim Decky A.S. Nitbani, SH., MH., dan Hakim Anggota Revan T.H.Tambunan, SH., dan Hendra A.H.Purba, SH., Selasa (8/6/2021).

Vonis hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Oelamasi, Kabupaten Kupang pada terdakwa Jhon Sine dinilai mengabaikan dan tidak berdasarkan fakta persidangan.

Hal ini dikatakan penasehat hukum terdakwa, Samuel Haning kepada wartawan dalam jumpa pers di Palapa Resto, Senin (14/6/2021) sore.

Lanjutnya, bahwa putusan majelis hakim telah mencederai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, dimana majelis hakim telah mengabaikan fakta persidangan.

“Putusan itu hanya copy-paste dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,” kritik Samuel.

Lanjut dia, dalam pledoi pihaknya juga ditolak tanpa adanya pertimbangan hukum atau alasan.

“Mengapa dalil-dalil hukum yang kami ajukan ditolak. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh majelis hakim. Hakim dalam mengambil keputusan kurang pertimbangan karena orang yang mendengar putusan itu akan menangis. Sehingga itu kami akan laporkan ke Komisi Yudisial,” tegas Sam Haning.

Dalam nota pembelaan yang diajukan pihaknya setebal 305 halaman yang berdasarkan fakta dalam persidangan, tidak juga dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim.

“Tapi anehnya, majelis hakim menerima seluruh tuntutan JPU. Dalam vonis majelis hakim, kalau menolak atau menerima harus ada pertimbangan hukumnya,” kata Sam Haning lagi.

Menurutnya, kliennya dituntut Pasal 42 Undang-Undang Perbankan, yang mana pasal tersebut terkait adanya pemalsuan dokumen yang merugikan bank. Padahal dalam fakta persidangan tidak dapat dibuktikan JPU.

“Klien saya dituduh melakukan pemalsuan dokumen dan melakukan pembukuan fiktif. Tapi dalam persidangan, JPU tidak mampu buktikan adanya pemalsuan dokumen dan tanda tangan. JPU juga tidak membuktikan adanya pembukuan fiktif,” ungkap nya.

Ia mengaku sangat kecewa dengan putusan majelis hakim yang tidak mempertimbangankan fakta persidangan sama sekali.
“Kalau seperti ini matilah hukum demi keadilan. Inilah yang sangat ganjil dimana hakim putuskan berdasarkan keinginan, bukan fakta persidangan,” tandas Sam Haning.

“Dengan putusan majelis hakim, kami mencoba melakukan upaya hukum banding, dan kami sudah daftarkan di Pengadilan Tinggi,” tutup Sam Haning. (wil)