Lima Terdakwa Kasus Tanah Pemkab Manggarai Barat Dituntut Jaksa dengan Hukuman Berat

Lima Terdakwa Kasus Tanah Pemkab Manggarai Barat Dituntut Jaksa dengan Hukuman Berat

Kupang, penatimor.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, kembali menggelar sidang perkara dugaan korupsi aset daerah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Sidang beragenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap lima terdakwa diantaranya, Capitano Soares, Marthen Ndeo, Afrizal alias Unyil, Ambrosius Sukur dan Abdullah Nur, Senin (14/6/2021)

Sidang pembacaan tuntutan dipimpin oleh Majelis Hakim Wari Juniati, didampingi Hakim Anggota Fransiska Paula Dari Nino.
Turut Hadir JPU, Herry C. Franklin cs.

Dalam amar tuntutan yang dibacakan oleh JPU, Herry C. Franklin, ditegaskan bahwa kelima terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Kelima terdakwa dituntut hukuman pidana masing-masing, untuk terdakwa Caitano Soares dituntut selama 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Terdakwa Marthen Ndeo dituntut selama 12 tahun penjara, dan diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan, dan uang pengganti (UP) sebesar Rp 10 juta subsider 6 tahun penjara.
Untuk terdakwa, Afrizal alias Unyil dituntut selama 9 tahun penjara dan diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan dan uang pengganti (UP) sebesar Rp 370 juta subsider 4 tahun penjara.

Untuk terdakwa Ambrosius Sukur dituntut selama 10 tahun penjara dan diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar, subsidair 6 bulan kurungan.

Sedangkan terdakwa kelima atas nama Abdullah Nur dituntut selama 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan dan uang  pengganti sebesar Rp 3 juta, subsidair 3,6 bulan kurungan.

Kelima terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (wil)