ICW Gelar Sekolah Anti Korupsi di Kupang

ICW Gelar Sekolah Anti Korupsi di Kupang

Kupang, penatimor.com – Tingginya kasus korupsi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat Indonesian Corruption Watch (ICW) mengajak para jurnalis, masyarakat sipil, dan CSO mendukung pelaksanaan Sekolah Anti Korupsi (SAKTI).

Pasalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang berwenang menangani kasus korupsi memiliki banyak kelemahan internal maupun eksternal yang semakin melemahkan kedudukan KPK sebagai lembaga anti korupsi.

Bahkan selama 2013 hingga saat ini perekrutan dan pembentukan kader anti korupsi belum berjalan maksimal sehingga ICW akan turun ke daerah yang tercatat memiliki kasus korupsi tinggi agar memberikan pelatihan dan pembinaan bagi kader dan jejaring anti korupsi di daerah.

Demikian diskusi dan sosialisasi Sekolah Anti Korupsi (Sakti) dari ICW bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang di Hotel GreeNia Kupang, Minggu (30/5/2021) sore.

Peneliti ICW, Niza Rizkiah mengatakan bahwa sejumlah kelemahan KPK yang terbentuk sebagai lembaga adhoc pada 2008 lalu telah menuai banyak kontroversi yang berupaya melemahkan lembaga KPK dari segi regulasi maupun legislasi.

Sejumlah intervensi terhadap KPK antara lain secara regulasi pihak pembentuk undang-undang, maupun birokasi serta pengusaha berusaha memberi intervensi melalui kekuasan maupun kepentingan politik yang melemahkan posisi KPK.

“Menurut banyak kalangan yang berkepentingan menganggap lembaga KPK sebagai ancaman sehingga melakukan intervensi untuk melemahkan posisi KPK,” ungkap Niza.

Bentuk intervensi lainnya, menjadikan Anggota KPK berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tujuan agar lebih mudah mengatur sesuai keinginan pemerintah/rezim yang berkuasa.

“Ketika KPK telah resmi sebagai lembaga pemerintah dan semua anggota berstatus ASN maka akan dengan mudahnya KPK mendapat intervensi dari segi anggaran maupun kewenangan yang tentunya akan membatasi ruang gerak dari KPK dalam memberantas kasus korupsi,” tadas Niza.

Sesuai agenda, ICW akan menggelar Sekolah Anti Korupsi pada tahun 2021 di tiga wilayah antara lain Kalimantan, Banten, dan Kupang dengan sasaran para kepala dan apartur desa, kalangan jurnalis, lembaga mitra (CSO), serta masyarakat umum dengan tujuan agar dapat membentuk jejaring dalam mencegah segala bentuk praktek korupsi di daerah.

Direktur Lamkas NTT, Viktor Manbait meminta agar Sekolah Anti Korupsi dapat melibatkan aparat desa menjadi peserta karena banyak diantaranya yang tersandung kasus korupsi pengelolaan dana desa.

“Banyak aparat desa yang harus berurusan dengan hukum karena salah mengelola dana desa karena faktor kemampuan SDM yang rendah, pemahaman pengelolaan anggaran yang minim, perencanaan yang berantakan, tuntutan dan intervensi pemerintah daerah yang mendorong percepatan penyerapan anggaran hingga masalahnya menjadi rumit,” ungkap Viktor.

Baginya, pelaksanaan Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) sangat penting karena dapat memberikan pengetahuan dasar bagi para kader yang mampu menumbuhkan semangat dan jiwa anti korupsi, sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap berbagai praktek korupsi di daerah tempat tinggalnya.

Sementara, Ketua PAKU Undana, Bill Nope menilai banyak masyarakat awam yang tidak lagi mempercayai lembaga KPK bahkan menganggap banyak anggota KPK dari kalangan Taliban (Anti Pancasila).

Khususnya penyimpangan anggaran desa tidak terlepas dari intervensi dan asistensi kecamatan dan Dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang kerapkali memberikan program yang tidak masuk dalam perencanaan pembangunan desa.

“Penyimpangan dana desa sudah mulai dari tingkat perencanaan, termasuk musyarawah desa sudah menjadi rapat terbatas untuk menentukan perencanaan pembangunan, selain itu pelaksanaan Bimtek bukan untuk pemahamanan pengelolaan keuangan desa namun materinya lebih cenderung pada upaya pencapaian target penyerapan anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan,” ujar Bill Nope.

Pihaknya meminta agar calon kader yang akan mengikuti sekolah anti korupsi harus bebas dari kepentingan agar dapat bekerja maksimal sehingga akan semakin berkembang dalam membentuk jejaring anti korupsi di NTT.

Dalam sosialisasi tersebut menghadirkan peneliti ICW Niza Rizkiah, Direktur Lakmas NTT Viktor Manbait, PAKU Undana Bill Nope, PIAR NTT Paul Sinlaeloe, Ketua AJI Kota Kupang Marthen Bana, anggota AJI serta jurnalis. (wil)