David Andrew Pratama Ikut Terseret dalam Kasus Korupsi Lahan Pemkab Mabar, Ada Hubungan dengan Gories Mere

David Andrew Pratama Ikut Terseret dalam Kasus Korupsi Lahan Pemkab Mabar, Ada Hubungan dengan Gories Mere

Kupang, penatimor.com – Nama David Andrew Pratama ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan aset tanah seluas 30 hektare milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat di Labuan Bajo yang tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang.

Pasalnya di dalam lahan yang menjadi obyek utama perkara ini, telah berdiri beberapa bangunan di antaranya Villa Countener milik David Andrew Pratama.

Dari fakta ini, menurut majelis hakim, David Andrew Pratama telah ikut menguasai lahan tersebut dan hal tersebut patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum.

Majelis hakim dalam putusannya terhadap terdakwa M. Achyar dan juga Agustinus Ch. Dulla yang adalah mantan Bupati Manggarai Barat, juga telah menetapkan lahan ini dirampas untuk negara.

Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Wari Juniati didampingi Hakim Anggota Teddy W dan Ibnu Kholiq untuk terdakwa M. Achyar, juga turut menyeret nama Gories Mere.

Bahkan dalam putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Kupang untuk terdakwa M. Achyar, Kamis (24/6/2021), juga terungkap hubungan antara Gories Mere dengan David Andrew Pratama.

Majelis hakim dalam putusannya untuk terdakwa M. Achyar juga mengatakan Gories Mere membeli sebidang tanah dari M. Achyar, padahal M. Achyar sudah mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat.

Untuk permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dibeli oleh Gories Mere, maka disiasati dengan mengganti menggunakan nama David Andrew Pratama dengan menggunakan alas hak atas nama H. Adam Djudje (alm).

Sebelum adanya penerbitan SHM atas nama David Andre Pratama, para pihak menemui terdakwa Agustinus Ch. Dulla (Bupati Mabar saat itu), untuk menanyakan perihal status tanah tersebut.

Saat menemui Agustinus Dulla dijelaskan oleh Made Anom bahwa tanah yang dibeli oleh Gories Mere merupakan tanah di atas lahan Pemda Kabupaten Mabar.

Untuk penerbitan SHM atas tanah yang dibeli oleh Gories Mere, maka terdakwa Caitano Soares menyarankan agar dapat diganti alas haknya menggunakan nama H. Adam Djudje (alm) dan pemohonnya menggunakan nama David Andrew Pratama bukan Gories Mere.

Bukan lagi permohonan SHM atas nama Gories Mere tetapi nama David Andrew Pratama menggunakan alas hak H. Adam Djudje (alm) dan telah didaftarkan serta telah dikeluarkan gambar ukurnya.

“Semua itu atas saran terdakwa Caitano Soares,” kata hakim.

Bahkan, pada pertemuan kedua David Andrew Pratama menanyakan kepada terdakwa Agustinus Ch. Dulla (Bupati Mabar) terkait ikhwal.

Dan, tanah seluas 30 Ha itu dalam putusan dirampas untuk negara termasuk Villa Countener yang berdiri diatas lahan tersebut yang mana villa tersebut milik David Andrew Pratama.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim, S.H., yang dikonfirmasi wartawan, Senin (21/06/2021) mengaku bahwa jika nama Gories Mere dan David Andrew Pratama disebut dalam putusan, maka akan ditindaklanjuti nantinya.

Namun, pihaknya akan menunggu petikan putusan secara lengkap dari Pengadilan Tipikor Kupang untuk terdakwa M. Achyar.

“Soal Gories Mere, akan ditindaklanjuti jika memang disebutkan hakim dalam putusan untuk terdakwa M. Achyar. Jadi, nantinya dilihat dahulu putusannya seperti apa. Sekarang belum bisa bersikap sebelum petikan putusan lengkapnya diterima,” ujar Abdul Hakim.

Selain petikan putusan, penyidik juga menunggu laporan atau risalah sidang dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan. Atas dasar itulah penyidik akan bersikap terkait Gories Mere dan David Andrew Pratama.

Sementara itu, majelis hakim di Pengadilan Tipikor Kupang menghukum terdakwa Agustinus Ch. Dulla dengan pidana penjara selama 7 tahun.

Vonis hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menginginkan terdakwa dibui selama 15 tahun.

Mantan Bupati Manggarai Barat (Mabar) itu divonis terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan aset tanah seluas 30 hektare lebih milik Pemkab Manggarai Barat di Labuan Bajo.

Putusan dibacakan oleh Ketua Mejelis Hakim Wari Juniati didampingi Ibnu Choliq dan Gustaf Marpaung sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang berlangsung pada Rabu (30/6/2021) siang.

Diktum putusan hakim, menetapkan terdakwa Agustinus Ch. Dulla terbukti melakukan tindakan pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 tahun dan denda Rp 1 miliar subsidair 3 bulan kurungan,” sebut Majelis Hakim dalam amar putusannya.

Terdakwa Agustinus Ch. Dulla juga divonis tetap berada di dalam tahanan.

Terhadap putusan hakim ini, tim JPU Kejati NTT beranggotakan Hery C. Franklin, Hendrik Tiip, Hero Ardi dan Emerensiana Djehamat, masih menyatakan pikir-pikir.

Terdakwa Agustinus Ch. Dulla melalui penasehat hukum nya Jefry Samuel juga menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim itu.

Diberitakan sebelumnya, hukuman penjara selama 15 tahun menjadi pokok dari amar tuntutan JPU Kejati NTT terhadap mantan Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch. Dulla.

Tuntutan dibacakan tim JPU Kejati NTT beranggotakan Hery C. Franklin, Hero Ardi dan Emerensiana Djehamat pada persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang, Senin (21/6/2021) siang.

JPU menyatakan terdakwa Agustinus Ch. Dula bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair.

Selain tuntutan pidana penjara selama 15 tahun, terdakwa Agustinus Dula juga dituntut dengan pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

“Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,” sebut JPU Hery Franklin saat membacakan surat tuntutan. (wil)