UTAMA  

LPJ Dana Covid Final, Honor Anggota Satgas Belum Dibayar, Diduga Diendapkan

LPJ Dana Covid Final, Honor Anggota Satgas Belum Dibayar, Diduga Diendapkan

Kupang, penatimor.com – Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran kabupeten Kupang sudah final, namun diuga diendapkan.

Pasalnya LPJ dana Covid-19 TA 2020 sudah dipertanggung jawabkan. Namun honor anggota Satgas belum dibayarkan hingga bulan Mei 2021.

Dengan adanya persoalan ini tenaga honor daerah yang masuk dalam Tim Satgas Covid-19 mengaduh ke dua anggota DPRD Kabupaten Kupang untuk melaporkan permasalahan ini ke Bupati Kupang Korinus Masneno.

Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Anton Natun yang dikonfirmasi via ponsel (9/5/2021) petang, membenarkan adanya persoalan tersebut.

Dimana adanya pengaduan dari beberapa tenaga honor daerah yang masuk sebagai anggota Satgas Covid-19 tahun 2020 yang belum dibayarkan insentif hingga bulan Mei 2021 oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

Semestinya honor tim Satgas Covid-19  harus terbayar paling lambat bulan Januari 2021 karena sudah dipertanggung jawabkan. Namun dengan adanya pengaduan ke Bupati baru dilakukan pembayaran.

“Dana untuk membayar honor tenaga pengamanan mobile dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Kupang,” kata Anton.

Lanjutnya, setelah dia bersama salah satu anggota DPRD bertemu Bupati Kupang pada Jumat (7/5/2021) membahas tentang honor tenaga pengamanan mobile Satgas Covid yang belum terbayar hingga tahun 2021.

Anehnya dana Covid tahun 2020 sudah ada laporan pertanggungjawaban dan bahkan kabarnya telah diaudit oleh BPKP Perwakilan NTT.

Pertemuan dilakukan bersama Bupati Kupang di ruang kerja Bupati bersama beberapa tenaga honor daerah dari beberapa OPD yang namanya masuk sebagai anggota Satgas Covid.

“Setelah mengadu ke bupati, sore harinya ternyata beberapa anggota Satgas langsung dibayarkan honornya. Kami ketemu pak bupati untuk bicarakan tentang hal itu. Nah itu juga mereka langsung bayar honor sehingga rencana jahat mereka tidak berjalan. Untuk itu sebaiknya dipertimbangkanlah orang-orang begitu,” jelas Anton Natun.

Sebagai anggota DPRD, Anton mengaku merasa sangat kecewa terhadap sikap dari pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang tidak membayar insentif mereka semua.

Insentif kemudian langsung dibayarkan setelah para tenaga honor didampingi dua anggota DPRD bertemu Bupati Kupang. Hal ini dinilai menjadi preseden buruk bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

Sehingga Anton berharap agar jangan ada upaya memperkaya diri dengan memanfaatkan dana Covid-19.

“Ini bencana dan kita semua harus merenungkan diri, jangan buat kejahatan dulu, nanti saja buat kejahatan setelah usai Covid. Dana Covid kan diakomodir pemerintah untuk kepentingan banyak orang, namun ada oknum-oknum yang gunakan kesempatan. Ini kan sangat berbahaya,” kesalnya.

Dijelaskannya, akumulasi dana Covid tahun 2020 sebesar Rp 20 milliar sesuai hasil temuan Pansus LKPJ.

Dana sebesar itu kemudian dibagikan kepada beberapa instansi seperti Dinas Kesehatan, RSUD Naibonat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, BPBD serta lembaga judikatif. Dana itu untuk penanganan Covid dan honorarium.

“Honor pengamanan mobile hanya Rp 1,5, tapi ada juga di Dinas Kesehatan yang mestinya dibayar belasan juta. Ini kan preseden buruk bagi mereka, pemimpin model apa ini, kasihan ini,” tegasnya.

Sementara, Yosef Lede, anggota DPRD Kabupaten Kupang yang dihubungi terpisah, mengatakan, beberapa tenaga honor yang namanya masuk sebagai anggota Satgas Covid-19 baru dipanggil untuk dibayarkan honornya setelah bertemu Bupati Kupang.

Ia juga sesali, dan mengutuk keras hal ini. Apa yang seharusnya menjadi hak orang lain harusnya dibayarkan tepat waktu.

Apalagi dari sisi pertanggungjawaban dana sudah selesai pada bulan Januari 2021.

“Semua tenaga honor yang menjadi anggota Satgas Covid kabarnya sudah dimintai tanda tangan masing-masing untuk keperluan laporan pertanggung
jawaban dana honor mereka semua ternyata tidak pernah dibayarkan hingga bulan mei 2021,” kata Yosef.

Honor mereka menurut Yosef, baru dibayarkan setelah terjadi persoalan, dimana mereka dipanggil untuk dibayarkan honornya.

“Persoalannya apakah semua anggota Satgas Covid sudah dibayarkan honornya atau belum. Katanya kemarin ada yang dikasih honor tapi ditolak gara-gara sakit hati dan lainnya,” tandas mantan Ketua DPRD Kabupaten Kupang.

Sampai berita ini dipublikasi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran belum berhasil dikonfirmasi. (wil)