Caturwulan 1 2021, ICW Sebut Polisi di NTT Belum Garap Kasus Korupsi, Jaksa 3 Kasus

Caturwulan 1 2021, ICW Sebut Polisi di NTT Belum Garap Kasus Korupsi, Jaksa 3 Kasus

Kupang, penatimor.com – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan mengenai tren penindakan kasus korupsi sejak caturwulan I 2021 di Provinsi NTT.

Dalam tren penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum di Provinsi NTT dalam Tahun 2021 caturwulan I (Januari-April), tercatat sebanyak tiga kasus dengan jumlah tersangka sebanyak delapan orang serta nilai kerugian negara senilai Rp 2.753.040.739.

Sementara itu, tahun 2020 tercatat penanganan 18 kasus korupsi yang melibatkan 55 orang tersangka dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 1.378.575.559.054.

Tahun 2019 tercatat sebanyak delapan kasus korupsi yang melibatkan 21 orang tersangka serta kerugian negara mencapai Rp 12.118.091.388.

Sedangkan dalam Tahun 2018 tercatat penanganan 11 kasus korupsi yang melibatkan 24 orang tersangka serta kerugian negara mencapai Rp 7.250.288.518.

Adapun dominasi modus perbuatan korupsi antara lain kegiatan/proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liat, mark up, penggelapan, laporan fiktif.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan para pelaku korupsi terbanyak dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), swasta dan aparat desa (kepala desa, bendahara).

Dalam caturwulan I (Januari-April) Tahun 2021, Kejaksaan menangani tiga kasus korupsi, sedangkan kepolisian belum menangani satu pun kasus korupsi.

Kurnia menambahkan KPK melakukan penindakan kasus korupsi di NTT pada tahun 2016 khususnya pada korupsi dana PLS yang melibatkanmantan Bupati Sabu Raijua, sedangkan tahun 2018 menangani kasus NTT Fair yang melibatkan tersangka dari kalangan ASN.

Pihaknya menyarankan agar institusi penegak hukum wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan angaran penyidikan kasus korupsi dan detail kasus yang masuk pada tahap penyidikan kepada publik secara berkala.

“Penegak hukum harus transparan mendeskripsikan kasus, nama tersangka, kerugian negara agar sesuai dengan mandat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.,” ujar Kurnia.

Pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan alokasi anggaran kepada lembaga penegak hukum berdasarkan kinerja.

Selain itu pentingnya penguatan kelembagaan Inspektorat untuk meminimalisir adanya praktek korupsi di lingkup internal pemerintahan daerah.

Para aparat penegak hukum juga wajib melaporkan perkembangan penanganan perkara kepada publik guna meminimalisir penyalahgunaankewenangan.

Pentingnya penerapan pemberatan hukuman bagi pelaku korupsi yang berasal dari lingkup aparatur sipil negara (ASN).

Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan untuk menjerat pelaku korupsi dengan UU TPPU, serta KPK harus melakukan supervisi terhadap kasus-kasus yang ditangani aparat penegak hukum di NTT.

Korupsi Musuh Bersama

Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (PAKU) Undana Kupang, Bill Nope menegaskan korupsi sebagai musuh bersama karena tindakan korupsi merugikan keuangan  negara serta menjadikan masyarakat semakin miskin.

Bill menambahkan korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) serta pelakunya dominasi melibatkan orang berduit atau berpengaruh bahkan uang hasil korupai hanya dinikmati oleh segelintir orang.

“Berbagai kasus korupsi di NTT melibatkan kalangan ASN, aparat desa, serta kontraktor/swasta, namun masih banyak pula kasus yang tidak terungkap bahkan menghilang karena aparat penegak hukum tidak serius menanganinya,” ujar Bill.

Pihaknya meminta agar keseriusan lembaga hukum dalam menuntaskan kasus korupsi di NTT demi memberikan rasa keadilan masyarakat NTT. (wil)