Surat Pernyataan Dibuat di Ruang Bupati Mabar, Konsep Surat Diubah Ali Antonius

Surat Pernyataan Dibuat di Ruang Bupati Mabar, Konsep Surat Diubah Ali Antonius

Kupang, penatimor.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang kembali menggelar sidang perkara dugaan
memberikan keterangan palsu dalam persidangan tindak pidana korupsi aset tanah Pemkab Manggarai Barat di Labuan Bajo seluas 30 hektare.

Tiga terdakwa yang disidangkan diantaranya, Ali Antonius, Harum Fransiskus dan Zulkarnaen Djudje.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fransiska Paula Dari Nino didampingi Hakim Anggota Nggilu Liwar Awang dan Ibnu Kholik, Selasa (27/4/2021) siang.

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

Saksi yang diperiksa yaitu Paulus Jeramun selaku mantan Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Manggarai Barat.

Turut hadir tim jaksa penuntut umum, Hery C. Franklin, Boby Sirait, Emerensiana Djehamat, Hendrik Tiip, Verawati Ritongga, dan Muhammad Akbar.

Saksi Paulus Jeramun ketika ditanya penuntut umum Hery Franklin tentang pertemuan dengan Bupati Agus Ch. Dulla, menerangkan bahwa saat itu mereka membicarakan soal sejarah tanah.

“Waktu saya menghadap untuk melapor tugas saya. Namun setelah bertemu pak bupati, datanglah Harun Fransiskus dan menanyakan sejarah tanah Pemda Manggarai Barat, lalu diceritakan sejarah tanah itu, dan saya diminta pak Bupati untuk mengetik cerita terdakwa Harun Fransiskus,” ungkap Paulus Jeramun.

“Namun berselang kemudian datanglah Ali Antonius, setahu saya pengacara pak Bupati,” lanjut dia.

Kembali JPU Hery bertanya kepada saksi, “Idenya siapa yang menyuruh untuk membuat surat pernyataan itu”.

Saksi Paulus Jeramun pun menjawab bahwa yang menyuruh membuat surat pernyataan adalah Bupati Agustinus Ch. Dulla.

Bagaimana dengan isi surat pernyataan dan siapa yang membuat?
“Setahu saya pak Ali Antonius yang kemudian meminta untuk mengubah konsep yang sudah saya ketik,” jawab saksi Paulus Jeramun.

Mengenai isi surat pernyataan, jaksa Hery Franklin lalu meminta izin kepada majelis hakim untuk membacakan isi surat pernyataan yang dijadikan sebagai barang bukti.

Sementara, Fransisco Bernando Bessi selaku Penasehat Hukum terdakwa Ali Antonius, mengatakan, terkait dengan rekonstruksi perkara dengan penyidik Kejati NTT, Paulus Jeramun menjelaskan bahwa saat itu rekonstruksi dilakukan di Kejati NTT sehubungan dengan kronologis peristiwa yang terjadi di ruangan kerja pak Bupati sesuai dengan keadaan yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2021 itu.

Sidang ditunda, dan akan dilanjutkan pada tanggal 4 Mei 2021 karena majelis hakim yang sama masih harus menyidangkan perkara tipikor lainnya. (wil)