TRP-Hegi Gugat KPU Sabu Raijua ke PTUN, Minta Cabut Penetapan dan Pilkada Ulang

  • Bagikan
TRP-Hegi Gugat KPU Sabu Raijua ke PTUN, Minta Cabut Penetapan dan Pilkada Ulang

Kupang, penatimor.com – Kuasa hukum pasangan Calon Bupati Sabu Raijua TRP-Hegi resmi mendaftar gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, pada Senin (8/2/2021).

“Hari ini kami telah mendaftar gugatan di PTUN Kupang dengan nomor perkara 216/ 2021/PTUN Kupang,” kata Rudi Kabunang, SH., MH., kuasa hukum dari Paslon Takem Raja Pono dan Herman Hegi Radja Haba,(TRP-Hegi).

Lanjutnya, untuk materi gugatan masih berhubungan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, dimana ada dugaan salah seorang calon bupati yang sudah ditetapkan sebagai bupati terpilih Sabu Raijua diindikasikan sebagai warga negara Amerika Serikat.

“Hal ini sesuai dengan bukti dan informasi yang kami terima dari Kedutaan Besar Amerika Serikat,” sebut Rudi.

Menurut Rudi, gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, dimana status kewarganegaraan Indonesia berakhir, jika seseorang menerima keewarganegaraan lain atau memiliki paspor negara lain. Maka secara otomatis kewarganegaraannya gugur.

“Undang-Undang Pilkada juga mengatur secara formal bakal calon mutlak adalah sebagai warga negara Indonesia. Terkait gugatan ini kami meminta pada mejelis hakim untuk membatalkan penetapan bupati terpilih Sabu Raijua dan memerintahkan termohon KPU Sabu Raijua untuk mencabut penetapan tersebut serta meminta untuk dilakukan pilkada ulang.

Ia juga mengakui bahwa kewenangan PTUN sangat terbatas, dan hal ini merupakan salah satu cara untuk mencari keadilan, sebab proses pilkada telah selesai.

Sedangkan gugatan ke Mahkamah Konsititusi (MK) sudah melewati waktu dan kalau dilaporkan ke Bawaslu ada juga keterbatasan, sehingga untuk mencari keadilan maka diajukan gugatan ke PTUN Kupang.

“Untuk objek gugatan yakni pada¬† KPU Sabu Raijua, sehingga kami juga meminta kepada pemerintah untuk menunda pelantikan Bupati Sarai hingga adanya putusan hukum,” tandas Rudi Kabunang. (wil)

  • Bagikan