Kupang, Penatimor.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) diingatkan agar perlu mengkaji secara baik rencana sinergi Koperasi Anggur Merah dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Juru Bicara Fraksi Keadilan dan Persatuan DPRD NTT, Jefry Un Banunaek sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Senin (24/6/2019).
Menurut Jefry, pihaknya perlu mengingatkan hal itu kepada pemerintah karena mengingat menggabungkan orientasi kapitalis dengan prinsip gotong royong dalam berkoperasi dapat menghilangkan prinsip dan semangat keperasi.
“Sebagaiman kita ketahui bersama bahwa prinsip dan semangat koperasi itu yakni dari anggota oleh anggota dan untuk anggota,” ungkap Jefry.
Begitu pula, lanjut Jefry, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), harus memberikan kontribusi yang memadai untuk peningkatan pendapatan daerah dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT.
“Khusus untu PT. Flobamor, agar segera dilakukan audit investigasi terhadap keuangan PT Flobamor sampai dengan tahun 2018, terutama yang berhubungan dengan subsidi kapal dan pinjaman PT. Flobamor pada Bank NTT sebesar Rp. 9,3 miliar” ujar Jefry.
Selain mengingatkan pemerintah, Jefry mengatakan, Fraksi Keadilan dan Persatuan juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) NTT atas upaya penertiban aset aset milik Pemda baik yang dikerjasamakan untuk operasionalnya atau (KSO) dengan pihak lain maupun yang masih ditelantarkan di beberapa tempat.
“Oleh karena itu Fraksi mengingatkan agar penertiban ini tidak pandang buluh terhadap mitra usaha yang sudah membangun kerja sama dengan Pemda. Kerja sama yang saling menguntungkan adalah harapan kita bersama,” kata Jefry. (R2)
