Fransisco Pertanyakan Transparansi Hasil Tes PTT Pemkot Kupang

  • Bagikan
Fransisco Pertanyakan Transparansi Hasil Tes PTT Pemkot Kupang

Kupang, penatimor.com – Sejumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang yang diberhentikan belum lama ini, mempertanyakan hasil tes PTT yang dinilai tidak transparan.

Penegasan ini disampaikan dalam jumpa pers di kantor advokat Fransisco Bernando Bessi, SH.,М.Н., yang beralamat di Jalan Frans Seda No. 88C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Jumat (10/5).

Fransisco sebagai penerima kuasa, mengatakan, dirinya dipercayakan oleh beberapa PPT yang diberhentikan, mengingat persoalan ini sudah menjadi isu yang sangat luas, khusus di Kota Kupang.

“Ada15 PTT yang memberikan kuasa, untuk yang lainnya kami masih menunggu, karena PTT yang lain diinfokan mereka akan dipakai kembali untuk bekerja lagi. Oleh karena itu ada yang tidak berani untuk datang,” jelas Fransisco.

“Saya tidak masuk dalam konteks pemberentihan PTT, karena itu murni hak prerogatif Wali Kota bersama tim kerjanya, dan Kepala BKD,” lanjut dia.

Dalam masalah ini, Fransisco mengkritisi tentang transparansi dalam proses pemberhentian PTT.

“Prosesnya bagaimana, dari seluruh teman- teman yang sudah diberhentikan. Dasar apa dulu. Pengumuman dulu, apakah mereka tidak lulus dalam hasil tes, atau ada hal-hal lain. Hal itu yang kita belum tahu,” jelas dia.

Kalau cuma berdasarkan absensi, menurut Fransisco, hal itu terkait instansi masing-masing, tapi ada tes tertulis, kompetensi, dan wawancara.

Advokat muda Peradi Kupang ini menduga ada beberapa pihak yang sebelumnya tidak mengikuti tes tapi diakomodir menjadi PTT.

“Ini poin yang saya maksud,” tegas advokat yang juga pelatih Taekwondo ini.

“Untuk urusan politik dan birokrasi, saya tidak masuk sampai di situ, tapi aturan hukum jelas dan terdapat dalam PT 49 tahun 2018,” sambung dia.

Fransisco juga membuka posko pengaduan kepada para PTT yang diberhentikan, untuk mendapatkan pelayahan konsultasi hukum atau pendampingan hukum.

“Harapan kami dari pihak DPRD juga mengangkat masalah ini dalam RDP dengan pemerintah, dan menunjukan mereka sebagai wakil rakyat dan wakil kita semua,” demikian Fransisco. (R3)

  • Bagikan