4 Tahun Penjara untuk Mantan Camat Hawu Mehara

  • Bagikan
4 Tahun Penjara untuk Mantan Camat Hawu Mehara

Kupang, penatimor.com – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang akhirnya menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada terdakwa Marianus Martinus Raja Thalo, S.H.

Terdakwa juga dihukum dengan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Selain hukuman penjara, terdakwa dihukum membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 224.400.000.

Total uang pengganti yang harus dibayarkan sebesar Rp 246.400.000, namun terdakwa sudah lebih dahulu mengembalikan Rp 20 juta.

Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta benda nya akan disita untuk menutupi kerugian negara.

Dan jika harta benda nya tidak mencukupi maka diganti hukuman 1 tahun penjara.

Amar putusan ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Y. Teddi Windiartono, didampingi anggota Ikrarniekha Elmayawati Fau dan Ibnu Kholik, Kamis (16/5).

“Terdakwa juga dihukum membayar uang persidangan Rp 5.000. Kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan serta masa hukuman dikurangi dari masa tahanan yang sudah dijalaninya,” kata hakim Teddi Windiartono

Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan menerima putusan namun Jaksa Penuntut Umum masih pikir-pikir.

Sidang pembacaan putusan tersebut dihadiri juga oleh JPU Ida Made Oka Wijaya, S.H.

Terdakwa yang adalah mantan Camat Hawu Mehara sekaligus menjabat sebagai Plt. Kepala merangkap Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua itu terbukti melakukan tindakan pidana korupsi dana pengadaan bibit ayam buras.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara Rp 309.872.000 yang bersumber dari Dana Pemberdayaan Kabupaten Sarai Tahun Anggaran 2014.

Kegiatan pengadaan bibit ayam buras, pengadaan pakan, dan pengadaan vaksin untuk Kecamatan Hawu Mehara di lima desa di antaranya Desa Gurimonearu, Desa Daieko, Desa Molie, Desa Tanajawa dan Desa Lobohede tersebut telah memperkaya terdakwa dan saksi Alfret Willy Saunu, yang berperan untuk pengadaan ternak ayam buras.

Terdakwa terbukti melanggar primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dipenjara selama 6 tahun 6 bulan. (R1)

  • Bagikan